Nasib Rights Issue Muamalat Tak Jelas, Tunggu Audit Lapkeu
Monica Wareza, CNBC Indonesia
19 July 2019 13:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menambah modal melalu penerbitan saham baru (rights issue) melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD/rights issue) tampaknya masih butuh waktu panjang.
Ada dokumen yang menjadi syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik.
Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan sebelumnya perusahaan sudah melakukan pengajuan dengan menggunakan laporan keuangan Desember 2018, namun karena proses masih bergulir, masa berlakunya sudah habis sehingga perusahaan masih harus memperbaharui kembali.
"Karena sudah lewat bulan Juni kan mesti ada informasi tambahan mengenai karena per Desember kan, jadi kita mesti melakukan audit lagi. Kan validity dari audit report kan enam bulan. Ya salah satunya itu," kata Hayunaji di Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Meski eksekusinya masih tertunda, Hayunaji menegaskan bahwa rights issue ini masih sesuai dengan rencana semula yang telah disetujui oleh pemegang saham. Yakni menerbitkan sebanyak 50,3% saham baru yang nilainya setara dengan Rp 2,2 triliun.
Adapun perusahaan telah melakukan Rpaat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 17 Mei 2019 lalu. Dalam RUPS ini disepakati bahwa beberapa pihak akan masuk sebagai pemegang saham baru antara lain Al Falah Investment Pte Limited (Al Falah), Kospin Jasa dan Lynx Asia.
Rincian penerimaannya adalah dana dari Al Falah sebesar Rp 1,7 triliun, Kospin Jasa sebesar Rp 250 miliar dan Lynx Asia sebesar Rp 50 miliar.
(hps/hps) Next Article OJK: Calon Investor Muamalat Wajib Siapkan Dana di Escrow
Ada dokumen yang menjadi syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik.
Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan sebelumnya perusahaan sudah melakukan pengajuan dengan menggunakan laporan keuangan Desember 2018, namun karena proses masih bergulir, masa berlakunya sudah habis sehingga perusahaan masih harus memperbaharui kembali.
"Karena sudah lewat bulan Juni kan mesti ada informasi tambahan mengenai karena per Desember kan, jadi kita mesti melakukan audit lagi. Kan validity dari audit report kan enam bulan. Ya salah satunya itu," kata Hayunaji di Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Adapun perusahaan telah melakukan Rpaat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 17 Mei 2019 lalu. Dalam RUPS ini disepakati bahwa beberapa pihak akan masuk sebagai pemegang saham baru antara lain Al Falah Investment Pte Limited (Al Falah), Kospin Jasa dan Lynx Asia.
Rincian penerimaannya adalah dana dari Al Falah sebesar Rp 1,7 triliun, Kospin Jasa sebesar Rp 250 miliar dan Lynx Asia sebesar Rp 50 miliar.
(hps/hps) Next Article OJK: Calon Investor Muamalat Wajib Siapkan Dana di Escrow
Most Popular