Satu Lagi BPD IPO, Bank Kalsel Siap Melantai 2020
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
15 February 2019 10:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mewacanakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan bakal melantai di bursa saham tahun depan.
Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, saat menyambangi Bursa Efek Indonesia, Jumat (15/2/2019) sekaligus membuka perdagangan saham.
"Bank Kalsel siap untuk go public, mudah-mudahan paling lambat tahun depan," tutur Rudy.
Menurutnya, rencana menjadi perusahaan publik tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan para pemegang saham. "Karena harus dibahas sedemikian rupa dulu dengan para pemegang saham untuk bisa go public," imbuhnya.
Untuk melantai di bursa saham, kata dia, perusahaan milik pemda Kalsel itu tidak harus disuntik modal lagi, karena dinilai sudah cukup sehat dari sisi permodalan perusahaan yang didirikan sejak tahun 1964 tersebut. "Gak perlu, sudah sehat (modalnya)," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi belum bisa menyampaikan berapa target dana yang akan dihimpun dalam IPO BPD Kalsel tersebut, karena Pemerintah Provinsi masih mengkajinya dengan para pemegang saham. "Itu masih belum lah," katanya.
BEI, kata Inarno terus mendorong, perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMD di Kalimantan Selatan turut bisa mencari sumber pendanaan di pasar modal. "Kalimantan Selatan memiliki potensi yang besar, dari sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil tambang," ujarnya.
Secara terpisah, sebelumnya, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyebutkan rencana bank pembangunan daerah (BPD) untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sering terkendala dengan pengurusan perijinan yang panjang.
Ketua Asbanda Kresno Sediarsi mengatakan jumlah pemegang saham dari bank daerah ini jumlah bervariasi, mulai dari 20-33 sharehloder mulai dari eksekutif dan legislatif sehingga prosesnya sangat panjang. "Pemegang sahamnya ini sangat banyak ada yang 33, ada yang 20 jadi persiapannya juga harus komprehesif jadi komunikasinya jadi sangat penting," kata Kresno.
Untuk itu,kerja sama dengan otoritas keuangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan IPO tersebut sangat penting untuk memperlancar aksi korporasi tersebut. "Proses go public BJB saja itu prosesnya sampai tiga tahun, itu kan lama sekali," imbuh dia.
Saat ini, dari 27 anggota Asbanda, baru tiga anggotanya yang menjadi perusahaan terbuka yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM). Sementara satu lainnya adalah PT BPD Banten Tbk (BEKS) yang sudah menjadi perusahaan publik sebelum pemerintah daerah Banten membeli kepemilikan di bank tersebut. Sebelumnya bank ini bernama PT Bank Eksekutif Nasional.
(hps) Next Article Sempat Kisruh, IPO Nara Hotel Resmi Batal
Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, saat menyambangi Bursa Efek Indonesia, Jumat (15/2/2019) sekaligus membuka perdagangan saham.
"Bank Kalsel siap untuk go public, mudah-mudahan paling lambat tahun depan," tutur Rudy.
Menurutnya, rencana menjadi perusahaan publik tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan para pemegang saham. "Karena harus dibahas sedemikian rupa dulu dengan para pemegang saham untuk bisa go public," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi belum bisa menyampaikan berapa target dana yang akan dihimpun dalam IPO BPD Kalsel tersebut, karena Pemerintah Provinsi masih mengkajinya dengan para pemegang saham. "Itu masih belum lah," katanya.
BEI, kata Inarno terus mendorong, perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMD di Kalimantan Selatan turut bisa mencari sumber pendanaan di pasar modal. "Kalimantan Selatan memiliki potensi yang besar, dari sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil tambang," ujarnya.
Secara terpisah, sebelumnya, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyebutkan rencana bank pembangunan daerah (BPD) untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sering terkendala dengan pengurusan perijinan yang panjang.
Ketua Asbanda Kresno Sediarsi mengatakan jumlah pemegang saham dari bank daerah ini jumlah bervariasi, mulai dari 20-33 sharehloder mulai dari eksekutif dan legislatif sehingga prosesnya sangat panjang. "Pemegang sahamnya ini sangat banyak ada yang 33, ada yang 20 jadi persiapannya juga harus komprehesif jadi komunikasinya jadi sangat penting," kata Kresno.
Untuk itu,kerja sama dengan otoritas keuangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan IPO tersebut sangat penting untuk memperlancar aksi korporasi tersebut. "Proses go public BJB saja itu prosesnya sampai tiga tahun, itu kan lama sekali," imbuh dia.
Saat ini, dari 27 anggota Asbanda, baru tiga anggotanya yang menjadi perusahaan terbuka yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM). Sementara satu lainnya adalah PT BPD Banten Tbk (BEKS) yang sudah menjadi perusahaan publik sebelum pemerintah daerah Banten membeli kepemilikan di bank tersebut. Sebelumnya bank ini bernama PT Bank Eksekutif Nasional.
(hps) Next Article Sempat Kisruh, IPO Nara Hotel Resmi Batal
Most Popular