Izin dari Pemda Bikin Pembangunan Rumah MBR Jadi Ruwet
Ranny Virginia Utami, CNBC Indonesia
17 November 2018 18:03
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun upaya tersebut kerap terkendala perizinan di daerah sehingga menyebabkan perlambatan dalam proses pembangunan.
"Mengenai regulasi, kami paham ada beberapa keluhan bahwa mereka masih menemukan ketidaklancaran, ada kendala izin di daerah," kata Khalawi di acara REI Mandiri Property Expo, Hall A Jakarta Convention Center, Sabtu (17/11/2018).
Meski pemerintah sudah mengeluarkan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Perumahan MBR, Khalawi mengaku penerapan di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Kementerian PUPR berupaya melakukan pendampingan ke daerah-daerah guna mempercepat proses pembangunan.
"Sosialisasi setahun ini belum efektif juga sehingga kami akan melakukan pendampingan langsung di daerah-daerah yang memang masih susah dalam masalah perizinannya," kata Khalawi.
Sejauh ini, target program Sejuta Rumah yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tiga tahun lalu belum pernah tercapai.
Pada 2015, program Sejuta Rumah pemerintahan Jokowi-JK hanya mampu terealisasi sebanyak 699.770 unit. Kemudian meningkat pada 2016 dengan jumlah 805.169 unit.
Pada 2017, program ini hampir mencapai target dengan jumlah rumah yang dibangun tercatat 904.758 unit.
(hps) Next Article Ck..Ck.. Beli Rumah Rp 500 Juta Bayar Rp 1 M, di RI Adanya!
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat realisasi pembangunan rumah murah ini terhambat.
"Mengenai regulasi, kami paham ada beberapa keluhan bahwa mereka masih menemukan ketidaklancaran, ada kendala izin di daerah," kata Khalawi di acara REI Mandiri Property Expo, Hall A Jakarta Convention Center, Sabtu (17/11/2018).
Meski pemerintah sudah mengeluarkan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Perumahan MBR, Khalawi mengaku penerapan di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Kementerian PUPR berupaya melakukan pendampingan ke daerah-daerah guna mempercepat proses pembangunan.
"Sosialisasi setahun ini belum efektif juga sehingga kami akan melakukan pendampingan langsung di daerah-daerah yang memang masih susah dalam masalah perizinannya," kata Khalawi.
Pada 2015, program Sejuta Rumah pemerintahan Jokowi-JK hanya mampu terealisasi sebanyak 699.770 unit. Kemudian meningkat pada 2016 dengan jumlah 805.169 unit.
Pada 2017, program ini hampir mencapai target dengan jumlah rumah yang dibangun tercatat 904.758 unit.
(hps) Next Article Ck..Ck.. Beli Rumah Rp 500 Juta Bayar Rp 1 M, di RI Adanya!
Most Popular