Ridwan Kamil Bandingkan Meikarta dengan Proyek Reklamasi DKI

Market - Houtmand P Saragih, CNBC Indonesia
22 October 2018 12:08
Ridwan Kamil Bandingkan Meikarta dengan Proyek Reklamasi DKI
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, rupanya cukup dilematis dalam merespons megaproyek Meikarta. Setelah kasus suap yang melibatkan pejabat Kabupaten Bekasi dan bos Lippo mencuat, perizinanan dan rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Jabar ikut menjadi polemik.

Ridwan dalam akun Twitter-nya menyampaikan cuitan yang isinya memperbandingkan membuat kebijakan untuk proyek-proyek besar. Ia tampaknya tidak ingin berspekulasi lebih lebih luas dalam memutuskan terkait dengan megaproyek Meikarta, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan hal tersebut.

Lalu apa sebenarnya isi cuitan Ridwan, sampai-sampai harus membandingkan kasus Meikarta dengan proyek reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta yang juga jadi kontroversi. Ridwan beranggapan tidak bisa menyetop atau membatasi kelanjutan proyek tersebut.

"Urusan menyetop atau membatasi sebuah proyek bermasalah harus melalui proses yang adil dan proporsional. Seperti yang terjadi di kasus Reklamasi (Pantai Utara) Jakarta, ternyata tidak semua dihentikan. Pastilah karena Pemprov DKI (Jakarta) sudah dengan pertimbangan aspek hukum yang memadai dan adil," kata Ridwan.


Meikarta merupakan properti yang dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dengan kepemilikan 100%. Sementara LPCK merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta. Ada 10 orang yang diamankan dalam OTT KPK.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Para pejabat pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar.

Proyek MeikartaFoto: Ilustrasi Pembangunan Proyek Meikarta (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)


KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Kasus ini terus dikembangkan oleh KPK hingga melakukan penggeledahan ke kantor pusat Lippo Grup. Bahkan rumah kediaman CEO Lippo Grup James Riady ikut digeledah KPK.

Pekan lalu, KPK juga menyampaikan akan memanggil CEO Grup Lippo James Riady sebagai saksi. Pemeriksaan ditujukan untuk mengetahui soal dugaan pertemuan antara pihak Lippo dan Pemerintahan Kabupaten Bekasi membahas suap proyek Meikarta.

"Waktu pemanggilan nanti akan disampaikan lebih lanjut...tadi saya cek ke penyidik, memang ada rencana dan kebutuhan pemeriksaan saksi James Riady. Dan saksi lain dari Pemkab dan Lippo," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah melalui pesan instan kepada CNBC Indonesia Jumat (19/10/2018).

Namun Febri tak menyebut tanggal jadwal pemeriksaan James Riady. KPK sebelumnya menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap Meikarta ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah James Riady.

Terkait dengan proyek reklamasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penghentian segala proyek reklamasi di wilayahnya. Pengumuman itu disampaikan Anies usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta akhir September.

"Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," ujar Anies seperti dilansir dari CNN Indonesia.

[Gambas:Video CNBC] (hps/wed)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading