Bank Dunia: Indonesia akan Kesulitan Terbitkan Surat Utang
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
04 October 2018 19:46
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia atau World Bank (WB) memprediksi penurunan nilai portfolio dapat di pasar keuangan global mengurangi kapasitas negara dan swasta dalam menerbitkan dan membiayai utang berdenominasi mata uang asing.
Dampaknya, operasional bisnis dan kesanggupan melunasi utang dari sektor korporasi akan terganggu. Sementara dari segi pemerintah, hal itu bisa menyebabkan defisit pendanaan dan keberlanjutan utang.
Dalam laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2018 berjudul Menjelajahi Ketidakpastian, disebutkan risiko pembiayaan utang berpotensi jadi akut untuk Indonesia dan Thailand. Sebab, nilai utang jangka pendek kedua negara mencapai US$50 miliar (Rp 758,3 triliun) dan $63 miliar.
"Meskipun begitu, risiko likuiditas tidak akan diterjemahkan sebagai risiko kesanggupan membayar utang di negara-negara tersebut karena tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kecukupan dan likuiditas modal sektor keuangan yang kuat, serta bantalan moneter dan fiskal yang cukup," tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Meningkatnya ongkos pembiayaan bisa menunda rencana investasi publik dan swasta. WB menyampaikan peningkatan itu juga bisa mengurangi ruang fiskal untuk menerapkan kebijakan fiskal balasan, serta pembiayaan kesehatan masyarakat, pendidikan dan layanan lainnya.
Premi risiko yang biasanya di gambarkan dalam bentuk yield surat utang negara (SBN), menurut WB, kemungkinan akan sangat tinggi untuk negara-negara yang lebih banyak meminjam di sektor publik maupun swasta. "Misalnya negara-negara yang mengalami defisit fiskal dan neraca transaksi berjalan" seperti Indonesia dan Filipina, tulis WB.
Alasannya, sektor publik dan swasta akan memperebutkan modal yang langka demi memenuhi rencana konsumsi dan investasi mereka, menawar suku bunga yang ditentukan pasar.
(hps) Next Article IMF-World Bank Minta G-20 Tunda Tagih Utang ke Negara Miskin
Dampaknya, operasional bisnis dan kesanggupan melunasi utang dari sektor korporasi akan terganggu. Sementara dari segi pemerintah, hal itu bisa menyebabkan defisit pendanaan dan keberlanjutan utang.
Dalam laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2018 berjudul Menjelajahi Ketidakpastian, disebutkan risiko pembiayaan utang berpotensi jadi akut untuk Indonesia dan Thailand. Sebab, nilai utang jangka pendek kedua negara mencapai US$50 miliar (Rp 758,3 triliun) dan $63 miliar.
"Meskipun begitu, risiko likuiditas tidak akan diterjemahkan sebagai risiko kesanggupan membayar utang di negara-negara tersebut karena tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kecukupan dan likuiditas modal sektor keuangan yang kuat, serta bantalan moneter dan fiskal yang cukup," tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Premi risiko yang biasanya di gambarkan dalam bentuk yield surat utang negara (SBN), menurut WB, kemungkinan akan sangat tinggi untuk negara-negara yang lebih banyak meminjam di sektor publik maupun swasta. "Misalnya negara-negara yang mengalami defisit fiskal dan neraca transaksi berjalan" seperti Indonesia dan Filipina, tulis WB.
Alasannya, sektor publik dan swasta akan memperebutkan modal yang langka demi memenuhi rencana konsumsi dan investasi mereka, menawar suku bunga yang ditentukan pasar.
(hps) Next Article IMF-World Bank Minta G-20 Tunda Tagih Utang ke Negara Miskin
Most Popular