Rupiah Tertekan, Impor Barang Modal dan Migas Biang Keroknya
Exist In Exist, CNBC Indonesia
15 September 2018 11:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI saat ini tengah berupaya menekan laju impor dalam rangka mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan menyelamatkan rupiah.
Tingginya impor membuat defisit neraca berjalan melebar dan membuat rupiah bertekuk lutut lawan dolar AS. Penyumbang utama defisit tersebut berasa dari impor migas dan barang modal.
Januari-Juli 2018, impor barang modal naik 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelum. Adapun defisit migas pada semester I-2018 mencapai US$8,4 miliar.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara, mengungkapkan beberapa rencana baik jangka pendek dan jangka panjang telah dipikirkan dan dijalankan pemerintah untuk penyelamatan rupiah, antara lain:
1. Penundaan Proyek Strategis Kelistrikan
Dia menyebutkan selama Januari-Juli 2018, impor barang modal mengalami kenaikan sebesar 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Apa isi impor barang modal? Di situ ada barang-barang mekanik, mesin peralatan listrik, besi baja, dll," tuturnya, seperti dikutip Sabtu (15/9/2018).
"Hal ini tidak lepas dari impor mesin-mesin pembangkit listrik yang memang dibangun sebagai perwujudan pembangunan 35 GW listrik di beberapa tahun terakhir," sambungnya.
Untuk itu, pemerintah akan menunda sejumlah proyek pembangkit listrik yang belum dimulai. "Secara umum, proyek-proyek strategis nasional yang memang belum mulai, perlu diatur lagi jadwalnya. Yang sudah mulai? Ya lanjut, jangan stop. Tapi perlu dilakukan review untuk memaksimalkan local content, dipastikan untuk menggunakan produk domestik semaksimal mungkin," jelasnya.
2. Kebijakan Mandatori B20
Selain barang modal, lanjutnya, impor sektor migas juga menyumbang cukup besar pada defisit neraca perdagangan RI.
"Semester I-2018, defisit minyak kita tercatat sebesar US$ 8,4 miliar. Padahal, setahun 2017 hanya US$ 12,8 miliar, bahkan setahun 2016 hanya US$ 9,7 miliar. Defisit setahun 2018, kalau dibiarkan saja tanpa kebijakan, hampir pasti lebih besar dari defisit tahun-tahun lalu," paparnya
Menurutnya, konsumsi minyak dalam negeri mengalami kenaikan karena konsumsi berlebih yang dipicu oleh harga BBM yang dipatok pemerintah lebih rendah dari yang seharusnya.
"Karena itu, salah satu upaya menurunkan impor minyak adalah Program B20 untuk biosolar. Artinya, 20% dari volume solar yang kita pakai itu sumbernya dari CPO (Crude Palm Oil), dari minyak kelapa sawit, dan CPO ini kita adalah produsen utama dunia," jelasnya.
"Karena sudah efektif tanggal 1 September yang lalu, harusnya impor solar kita berkurang. Lumayan mengurangi tekanan di neraca transaksi berjalan," tambahnya.
3. Peningkatan Tarif PPh 22
Pemerintah saat ini juga tengah berupaya untuk menekan impor barang konsumsi yang selama semester I ini mengalami kenaikan 27% dibanding periode yang sama.tahun lalu.
"Saat ini, kebijakan yang dipakai adalah menaikkan tarif PPh pasal 22 yang dibayar ketika mengimpor barang. Yang bayar si importir ketika barangnya masuk daerah pabean Indonesia," kata Suahas
Dari total 1.147 unit komoditas yang tarif PPh-nya dinaikkan sejak 12 September lalu, lanjutnya, sebagian adalah kendaraan mobil dan motor mewah yang dikenakan PPh 10%. Selain itu, barang konsumsi seperti kebutuhan sehari-hari yang sudah diproduksi dalam negeri juga dikenakan PPh 10%.
"Kemudian ada sejumlah barang konsumsi yang penggunaannya bermacam-macam, bahkan kadang dipakai di kegiatan produksi, contohnya barang elektronik, AC, kulkas, dll. Ini tarif PPh 22-nya naik ke 7,5%. Sebagian besar kategori ini juga ada produksi lokalnya," paparnya
4. Membangun Industri Hulu
Dalam jangka panjang, pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada impor barang modal dan bahan baku.
"Bagaimana agar barang modal dan bahan baku harus dapat diproduksi di dalam negeri? Kuncinya adalah membangun industri hulu. Maka itu kita bangun infrastruktur, memperbaiki iklim usaha, perijinan, dll," tuturnya.
Salah satu kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah khusus di bidang pajak adalah insentif fiskal berupa fasilitas bebas pajak penghasilan untum penanaman modal baru di industri hulu (tax holiday).
"Investasi baru di 17 industri hulu, minimal nilai investasi Rp 500miliar, bisa mendapat bebas PPh antara 5-20 tahun. Contoh industri hulu, termasuk kilang minyak, petrokimia, pharmaceutical, besi dan baja, turbin pembangkit listrik, komponen mobil, komponen komputer, dan berbagai indutri komponen lainnya," paparnya.
"Kalau barang-barang ini tersedia di Indonesia, kita harapkan industri downstream akan mendapat manfaat, tisak usah impor bahan baku. Ujungnya adalah struktur ekonomi yang lebih baik, dan pastinya kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
(roy) Next Article Jokowi Mau Selesaikan CAD dalam 4 Tahun, Ini Penjelasan BI
Tingginya impor membuat defisit neraca berjalan melebar dan membuat rupiah bertekuk lutut lawan dolar AS. Penyumbang utama defisit tersebut berasa dari impor migas dan barang modal.
Januari-Juli 2018, impor barang modal naik 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelum. Adapun defisit migas pada semester I-2018 mencapai US$8,4 miliar.
1. Penundaan Proyek Strategis Kelistrikan
Dia menyebutkan selama Januari-Juli 2018, impor barang modal mengalami kenaikan sebesar 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Apa isi impor barang modal? Di situ ada barang-barang mekanik, mesin peralatan listrik, besi baja, dll," tuturnya, seperti dikutip Sabtu (15/9/2018).
"Hal ini tidak lepas dari impor mesin-mesin pembangkit listrik yang memang dibangun sebagai perwujudan pembangunan 35 GW listrik di beberapa tahun terakhir," sambungnya.
Untuk itu, pemerintah akan menunda sejumlah proyek pembangkit listrik yang belum dimulai. "Secara umum, proyek-proyek strategis nasional yang memang belum mulai, perlu diatur lagi jadwalnya. Yang sudah mulai? Ya lanjut, jangan stop. Tapi perlu dilakukan review untuk memaksimalkan local content, dipastikan untuk menggunakan produk domestik semaksimal mungkin," jelasnya.
2. Kebijakan Mandatori B20
Selain barang modal, lanjutnya, impor sektor migas juga menyumbang cukup besar pada defisit neraca perdagangan RI.
"Semester I-2018, defisit minyak kita tercatat sebesar US$ 8,4 miliar. Padahal, setahun 2017 hanya US$ 12,8 miliar, bahkan setahun 2016 hanya US$ 9,7 miliar. Defisit setahun 2018, kalau dibiarkan saja tanpa kebijakan, hampir pasti lebih besar dari defisit tahun-tahun lalu," paparnya
Menurutnya, konsumsi minyak dalam negeri mengalami kenaikan karena konsumsi berlebih yang dipicu oleh harga BBM yang dipatok pemerintah lebih rendah dari yang seharusnya.
"Karena itu, salah satu upaya menurunkan impor minyak adalah Program B20 untuk biosolar. Artinya, 20% dari volume solar yang kita pakai itu sumbernya dari CPO (Crude Palm Oil), dari minyak kelapa sawit, dan CPO ini kita adalah produsen utama dunia," jelasnya.
"Karena sudah efektif tanggal 1 September yang lalu, harusnya impor solar kita berkurang. Lumayan mengurangi tekanan di neraca transaksi berjalan," tambahnya.
3. Peningkatan Tarif PPh 22
Pemerintah saat ini juga tengah berupaya untuk menekan impor barang konsumsi yang selama semester I ini mengalami kenaikan 27% dibanding periode yang sama.tahun lalu.
"Saat ini, kebijakan yang dipakai adalah menaikkan tarif PPh pasal 22 yang dibayar ketika mengimpor barang. Yang bayar si importir ketika barangnya masuk daerah pabean Indonesia," kata Suahas
Dari total 1.147 unit komoditas yang tarif PPh-nya dinaikkan sejak 12 September lalu, lanjutnya, sebagian adalah kendaraan mobil dan motor mewah yang dikenakan PPh 10%. Selain itu, barang konsumsi seperti kebutuhan sehari-hari yang sudah diproduksi dalam negeri juga dikenakan PPh 10%.
"Kemudian ada sejumlah barang konsumsi yang penggunaannya bermacam-macam, bahkan kadang dipakai di kegiatan produksi, contohnya barang elektronik, AC, kulkas, dll. Ini tarif PPh 22-nya naik ke 7,5%. Sebagian besar kategori ini juga ada produksi lokalnya," paparnya
4. Membangun Industri Hulu
Dalam jangka panjang, pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada impor barang modal dan bahan baku.
"Bagaimana agar barang modal dan bahan baku harus dapat diproduksi di dalam negeri? Kuncinya adalah membangun industri hulu. Maka itu kita bangun infrastruktur, memperbaiki iklim usaha, perijinan, dll," tuturnya.
Salah satu kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah khusus di bidang pajak adalah insentif fiskal berupa fasilitas bebas pajak penghasilan untum penanaman modal baru di industri hulu (tax holiday).
"Investasi baru di 17 industri hulu, minimal nilai investasi Rp 500miliar, bisa mendapat bebas PPh antara 5-20 tahun. Contoh industri hulu, termasuk kilang minyak, petrokimia, pharmaceutical, besi dan baja, turbin pembangkit listrik, komponen mobil, komponen komputer, dan berbagai indutri komponen lainnya," paparnya.
"Kalau barang-barang ini tersedia di Indonesia, kita harapkan industri downstream akan mendapat manfaat, tisak usah impor bahan baku. Ujungnya adalah struktur ekonomi yang lebih baik, dan pastinya kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
(roy) Next Article Jokowi Mau Selesaikan CAD dalam 4 Tahun, Ini Penjelasan BI
Most Popular