Asumsi Rupiah di RAPBN 2019 Realistis atau Tidak?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
11 September 2018 08:21
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (10/9/2018), memanggil pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meminta penjelasan terkait dengan asumsi makro dalam RAPBN 2019.
Salah satu yang menjadi topik pembahasan, adalah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipatok di level Rp 14.400/US$. Dalam rapat kerja tersebut, ada kemungkinan asumsi nilai tukar bakal diubah dari yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata nilai tukar rupiah sejak awal tahun hingga 7 September 2018 mencapai Rp 13.977/US$. Sementara asumsi makro nilai tukar yang ditetapkan dalam APBN 2018 berada di level Rp 13.400/US$.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun merasa asumsi nilai tukar tahun depan perlu dilihat lebih jauh, terutama dalam menghadapi dinamika ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih bakal berlangsung hingga tahun depan.
"Kami memasukkan Rp 14.400/US$, meskipun sampai September rata-rata kurs masih di bawah Rp 14.000/US$. Kami lihat trend, bisa lebih tinggi. Ini yang perlu dibahas," tegas Sri Mulyani.
Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah?
Pertama, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat yang berasal dari kenaikan bunga bank sentral AS, dan rencana untuk mengurangi likuiditas yang selama ini disuntikkan ke pasar keuangan global.
Hal ini, tentu bakal memicu pembalikan arus modal asing dari negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Derasnya aliran modal yang kembali ke AS, membuat greenback mendapatkan suntikan tenaga untuk menguat.
Seretnya likuiditas seiring dengan normalisasi kebijakan bank sentral AS (The Federal Reserve) pada tahun ini diklaim menjadi biang kerok defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
"Neraca pembayaran kita alami defisit di current account. Dua tahun yang lalu kita bisa dapatkan capital inflow US$ 29 billion, hampir dua kali lipat. Defisit current account masih bisa dibiayai capital inflow," kata Sri Mulyani.
"Namun di 2018, dinamika berubah. Capital inflow tidak sekuat di 2016 - 2017. Ini yang harus diwaspadai terkait sentimen dari psikologi, policy perdagangan AS vs mitra dagang, dan kebijakan moneter AS," tegasnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), arus masuk investasi dalam bentuk portofoli sepanjang semester I-2018 tercatat minus 1,1%. Padahal sepanjang tahun lalu, pertumbuhan investasi portofolio mencapai 20,6%.
Kedua, risiko perang dagang yang masih belum jelas. Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping disebut bajal menjadi kunci, apakah ketidakpastian dari perang dagang bisa mengakhiri ketidakpastian.
Kondisi ini timbulkan dinamika pada 2018 yang tentu memberikan pengaruh risiko terhadap outlook di 2018 dan diperkirakan akan terus terjadi di 2019," kata Sri Mulyani
Kalangan anggota parlemen, sependapat. Mereka menginginkan penetapan asumsi nilai tukar yang dibahas di komisi benar-benar disusun sesuai dengan realitanya, sebelum di bawa ke tingkat selanjutnya.
Kami berharap pemerintah melakukan perubahan asumsi karena belum ada tanda-tanda baik," kata Anggota Komisi XI Fraksi Nasdem Achmad Hatari di ruang rapat.
Nasdem, bukan satu-satunya fraksi yang meminta bendahara negara mengubah asumsi nilai tukar. "Saya tidak ingin keputusan asumsi makro ini kita rama-ramai, mohon maaf hisap jempol saja. Jangan sampai kita dua jam bicara angka, kita hisap jempol," kata Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Harry P.
Pada Kamis (13/9/2018), komisi keuangan akan kembali memanggil pemerintah, BI, maupun BPS untuk mengambil keputusan untuk di bawa ke tingkat selanjutnya.
(dru) Next Article Optimistis, Tahun Depan Rupiah Menguat ke Rp 14.700/US$
Salah satu yang menjadi topik pembahasan, adalah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipatok di level Rp 14.400/US$. Dalam rapat kerja tersebut, ada kemungkinan asumsi nilai tukar bakal diubah dari yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata nilai tukar rupiah sejak awal tahun hingga 7 September 2018 mencapai Rp 13.977/US$. Sementara asumsi makro nilai tukar yang ditetapkan dalam APBN 2018 berada di level Rp 13.400/US$.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun merasa asumsi nilai tukar tahun depan perlu dilihat lebih jauh, terutama dalam menghadapi dinamika ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih bakal berlangsung hingga tahun depan.
Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah?
Pertama, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat yang berasal dari kenaikan bunga bank sentral AS, dan rencana untuk mengurangi likuiditas yang selama ini disuntikkan ke pasar keuangan global.
Hal ini, tentu bakal memicu pembalikan arus modal asing dari negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Derasnya aliran modal yang kembali ke AS, membuat greenback mendapatkan suntikan tenaga untuk menguat.
Seretnya likuiditas seiring dengan normalisasi kebijakan bank sentral AS (The Federal Reserve) pada tahun ini diklaim menjadi biang kerok defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
"Neraca pembayaran kita alami defisit di current account. Dua tahun yang lalu kita bisa dapatkan capital inflow US$ 29 billion, hampir dua kali lipat. Defisit current account masih bisa dibiayai capital inflow," kata Sri Mulyani.
"Namun di 2018, dinamika berubah. Capital inflow tidak sekuat di 2016 - 2017. Ini yang harus diwaspadai terkait sentimen dari psikologi, policy perdagangan AS vs mitra dagang, dan kebijakan moneter AS," tegasnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), arus masuk investasi dalam bentuk portofoli sepanjang semester I-2018 tercatat minus 1,1%. Padahal sepanjang tahun lalu, pertumbuhan investasi portofolio mencapai 20,6%.
Kedua, risiko perang dagang yang masih belum jelas. Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping disebut bajal menjadi kunci, apakah ketidakpastian dari perang dagang bisa mengakhiri ketidakpastian.
Kondisi ini timbulkan dinamika pada 2018 yang tentu memberikan pengaruh risiko terhadap outlook di 2018 dan diperkirakan akan terus terjadi di 2019," kata Sri Mulyani
Kalangan anggota parlemen, sependapat. Mereka menginginkan penetapan asumsi nilai tukar yang dibahas di komisi benar-benar disusun sesuai dengan realitanya, sebelum di bawa ke tingkat selanjutnya.
Kami berharap pemerintah melakukan perubahan asumsi karena belum ada tanda-tanda baik," kata Anggota Komisi XI Fraksi Nasdem Achmad Hatari di ruang rapat.
Nasdem, bukan satu-satunya fraksi yang meminta bendahara negara mengubah asumsi nilai tukar. "Saya tidak ingin keputusan asumsi makro ini kita rama-ramai, mohon maaf hisap jempol saja. Jangan sampai kita dua jam bicara angka, kita hisap jempol," kata Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Harry P.
Pada Kamis (13/9/2018), komisi keuangan akan kembali memanggil pemerintah, BI, maupun BPS untuk mengambil keputusan untuk di bawa ke tingkat selanjutnya.
(dru) Next Article Optimistis, Tahun Depan Rupiah Menguat ke Rp 14.700/US$
Most Popular