Asumsi Rupiah Tak Realistis di APBN 2019, DPR Minta Ubah
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
10 September 2018 16:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), maupun Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (10/9/2018).
Agenda rapat kerja hari ini, salah satunya membahas soal asumsi nilai tukar rupiah yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 yang dipatok di level Rp 14.400/US$.
Kalangan anggota parlemen, pun menginginkan penetapan asumsi nilai tukar yang dibahas di komisi benar-benar disusun sesuai dengan realitanya, sebelum di bawa ke tingkat selanjutnya.
"Kami berharap pemerintah melakukan perubahan asumsi karena belum ada tanda-tanda baik," kata Anggota Komisi XI Fraksi Nasdem Achmad Hatari di ruang rapat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tak memungkiri, normalisasi kebijakan moneter AS turut memberikan guncangan, khususnya ke negara-negara bekembang.
Normalisasi yang dimaksud adalah kenaikan bunga acuan AS dan langkah pengurangan likuiditas yang dilakukan secara bertahap. Ketika itu terjadi, aliran modal ke sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia pun terkikis.
Belum lagi, dinamika ketidakpastian ekonomi dunia juga bertambah karena perang dagang yang dilancarkan AS kepada sejumlah negara-negara mitra dagang seperti China, Kanada, sampai dengan Euro.
Menimbang berbagai faktor tersebut, maka parlemen pun meminta adanya perubahan asumsi nilai tukar. Nasdem, bukan satu-satunya fraksi yang meminta bendahara negara mengubah asumsi nilai tukar.
"Saya tidak ingin keputusan asumsi makro ini kita rama-ramai, mohon maaf hisap jempol saja. Jangan sampai kita dua jam bicara angka, kita hisap jempol," kata Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Harry P.
"Coba disajikan dan dibuat formula titik optimal yang paling menguntungkan untuk kita atau kursnya berapa," kata dia.
(dru) Next Article Jauh dari Rp 15.000/US$, Bagaimana Nasib Rupiah di APBN 2019?
Agenda rapat kerja hari ini, salah satunya membahas soal asumsi nilai tukar rupiah yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 yang dipatok di level Rp 14.400/US$.
Kalangan anggota parlemen, pun menginginkan penetapan asumsi nilai tukar yang dibahas di komisi benar-benar disusun sesuai dengan realitanya, sebelum di bawa ke tingkat selanjutnya.
 Foto: Ilustrasi Foto Rapat DPR (Exist In Exist) |
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tak memungkiri, normalisasi kebijakan moneter AS turut memberikan guncangan, khususnya ke negara-negara bekembang.
Normalisasi yang dimaksud adalah kenaikan bunga acuan AS dan langkah pengurangan likuiditas yang dilakukan secara bertahap. Ketika itu terjadi, aliran modal ke sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia pun terkikis.
Menimbang berbagai faktor tersebut, maka parlemen pun meminta adanya perubahan asumsi nilai tukar. Nasdem, bukan satu-satunya fraksi yang meminta bendahara negara mengubah asumsi nilai tukar.
"Saya tidak ingin keputusan asumsi makro ini kita rama-ramai, mohon maaf hisap jempol saja. Jangan sampai kita dua jam bicara angka, kita hisap jempol," kata Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Harry P.
"Coba disajikan dan dibuat formula titik optimal yang paling menguntungkan untuk kita atau kursnya berapa," kata dia.
(dru) Next Article Jauh dari Rp 15.000/US$, Bagaimana Nasib Rupiah di APBN 2019?
Most Popular