Jangan Terbuai Nikmat Sesaat dari Pertumbuhan Konsumsi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat melesat pada kuartal II-2018, menyentuh 5,27%. Konsumsi menjadi faktor utama yang mendukung pertumbuhan tersebut.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan apa yang terjadi pada kuartal II-2018 merupakan momen yang belum tentu dapat terulang. Saat itu, konsumsi memang terdorong oleh upaya pemerintah serta karena momen yang bersifat musiman.

Dua hal telah mendongkrak pertumbuhan konsumsi pada periode tersebut, yakni pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS), serta adanya momen puasa dan lebaran.

"Kita harus jujur, data yang disampaikan BPS pada kuartal II-2018 seolah-olah membuat agak lega karena pertumbuhan ekonomi 5,27%. Kita harus jujur itu karena ada upaya peningkatan konsumsi," kata Bambang ketika ditemui di kawasan Thamrin, Kamis (21/8/2018).

"Secara natural juga ada puasa dan lebaran. Lalu, juga karena ada THR dan gaji ke-13 yang sah-sah saja, tapi masalahnya kami tak mau [pertumbuhan] tinggi kalau dari situ, pemerintah tidak bisa beri THR terus-terusan, tidak mungkin tiap triwulan dikeluarkan," sambungnya.

Maka dari itu, diperlukan sumber pertumbuhan ekonomi yang sifatnya lebih sustainable dan dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect). Bambang menyebut investasi menjadi hal penting yang harus ditingkatkan di Indonesia.

Investasi jelas berperan sebagai akselerator utama atas perekonomian, salah satunya karena penciptaan lapangan kerja.

"Strategi untuk itu adalah menghadirkan data [investasi] yang akurat, lengkap, dan detil. Saya ingin sekali bikin strategi terkait investasi, tapi kembali kalau kita hanya kira-kira, tidak bisa," tuturnya.

Pilihan Redaksi Jokowi Banggakan Ekonomi Tumbuh 5% di Depan DPR Pemerintah Ungkap Tantangan Penerimaan Pajak di Tahun Politik RI Harusnya Tak Hanya Tahan Impor Barang Konsumsi

Dalam menghadirkan pendataan kegiatan investasi yang lebih pasti, BPS tengah menyusun disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Bambang mendukung kuat kehadirannya, sebab dapat membuat pendataan investasi lebih detil, utamanya di berbagai kementerian dan lembaga.

Penyusunan PMTB oleh BPS diharap dapat memperkuat pendataan investasi fisik, dengan menghadirkan pendataan jumlah barang modal tetap untuk keperluan aktivitas produksi. Dengan itu, Bambang mengatakan perselisihan antara BUMN dan swasta atas keterlibatan dalam proyek pemerintah pun dapat dihindari.

"Di satu sisi, swasta mengeluh seolah-olah BUMN menguasai seluruh lini, terlalu agresif dan ekspasif. Tapi BUMN juga merasa selama ini mereka agak didiskriminasi, seolah mereka tidak boleh berperan lebih. Ini dispute yang subyektif," jelasnya.

"Dari pada perasaan seperti ini, lebih baik dengan data," tambahnya.

Bicara investasi, Bambang menyayangkan pula bagaimana masih banyak Kepala Daerah yang belum sadar pentingnya menghadirkan kebijakan ekonomi di masing-masing daerah. Bahkan dia menyebut, masih sedikit kepala daerah yang sadar akan pentingnya kebijakan ekonomi terarah.

Padahal, dengan kebijakan ekonomi, kegiatan investasi mampu terdorong. Investasi tersebutlah, yang lalu menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan menghadirkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

"Belum banyak Kepala Daerah yang punya kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan daerah, lebih banyak yang bersifat sporadis atau memang beruntung dengan kedatangan investasi besar tapi bukan karena dia," tutur Bambang.

Oleh sebab itu, Bambang mengaku ingin masing-masing Kepala Daerah untuk tahu betul kebutuhan dan potensi untuk kegiatan investasi. Dia ingin ada strategi sistematis yang diterapkan, agar proses investasi bisa terdorong.

"Ingat, kita masih punya 5,17% angkatan kerja yang menganggur, itu setara 7 juta. Jumlah itu bukan sedikit," tandas Bambang.
(prm) Next Article PDB RI 2019 Capai 5,02%, Ekonom: Ini Masih Sesuai Ekspektasi