Faisal Basri: Kenaikan Gaji PNS Dilakukan Demi Pilpres 2019

Market - Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
21 August 2018 16:51
Faisal Basri: Kenaikan Gaji PNS Dilakukan Demi Pilpres 2019
Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5% pada tahun politik merupakan cara petahana untuk menarik suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ekonom Faisal Basri. Ia juga mengatakan, kisruh yang terjadi antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait utang pemerintah merupakan pertanda perang politik sudah dimulai.

Memasuki 2019, Faisal mengatakan semua pernyataan yang keluar dari Pejabat Pemerintahan dan Menteri-menteri pasti sarat akan kepentingan politik.


"Naif kalau seorang menteri mengatakan [sebuah pernyataan] politis. Tindakan menteri semua politis, APBN itu, utang, adalah tindakan politik. Politik anggaran namanya," kata Faisal di kawasan Kebayoran Lama, Selasa (21/8/2018).

"Pemerintah memilih naikkan gaji pegawai negeri sipil 5%, ada tunjangan hari raya (THR), itu semua politis, untuk tarik suara," sambungnya.

Untuk itu, dia menilai pemerintah untuk tidak menyebut kritikan MPR sebagai tindakan politis. Sebab, semua yang ada dalam pemerintahan, termasuk legislatif, sebagai sebuah tindakan politik.

"Kalau tak mau politis, jangan di ranah pemerintahan," ujar Faisal.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji PNS sebesar 5% pada 2019 mendatang. Selain menaikkan gaji, tunjangan berupa gaji ke-13 dan THR pun akan tetap diberikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani peningkatan gaji PNS sebagai hal yang wajar, sebab selama empat tahun terakhir tidak ada kenaikan gaji PNS.

"[Kenaikan] ini adalah gaji pokok, menurut saya sih wajar saja," kata Sri Mulyani beberapa saat lalu.

Sementara Ketua MPR Zulkifli Hasan di depan Jokowi dan jajaran Menteri mengungkapkan, negara harus berhati-hati dalam mengelola utang untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan mencegah krisis ekonomi sejak dini.

Dengan posisi utang yang terus bertambah sejak awal tahun, Zulkifli menilai beban utang pemerintah yang harus dibayarkan pun akan bertambah. Pada tahun ini saja, beban utang pemerintah disebut sudah mencapai Rp 400 triliun. Hal ini memicu pernyataan dari Sri Mulyani yang membantah semua perkataan Zulkifli Hasan.
(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading