Gembar-gembor Pajak UKM Turun, Aturan Khususnya Kapan Terbit?

Market - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 August 2018 20:21
Aturan teknis yang sejatinya menjadi kunci implementasi tarif pajak 0,5% belum juga dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan buka suara mengenai keluhan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ternyata belum bisa mendapatkan fasilitas tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%.

Sebagian pengusaha memang mengakui belum bisa menikmati fasilitas tersebut. Alasannya, aturan teknis yang sejatinya menjadi kunci implementasi tarif pajak 0,5% belum juga dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji, akan segera mengeluarkan aturan teknis pelaksanan tarif 0,5% yang nantinya berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan tersebut, akan diterbitkan minggu depan.


"Jadi PMK akan keluar paling lambat minggu depan," tegas Sri Mulyani di sela-sela konferensi APBN KiTa, di kantor pusat Ditjen Pajak, selasa (14/8/2018).

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam kesempatan sama tak memungkiri, ada beberapa kendala yang menyebabkan pengusaha belum bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Misalnya, persoalan penerbitan surat keterangan pengusaha.

"Mungkin agak terganggu dari pelayanan surat keterangan pengusaha dalam hal pemungut. Kalau UMKM supplier pemerintah, memang perlu surat sementara," jelasnya.

Meski demikian, hal tersebut sudah diteruskan kepada tiap Kantor Pelayanan Pajak. Robert memastikan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetap mendapatkan tarif PPh 0,5%, dengan atau tanpa PMK aturan teknis yang akan dikeluarkan.

"Kami sudah beritahukan ke KPP untuk mengeluarkan surat sementara. Aturan minggu depan mudah-mudahan bisa ditanda tangani," tegas Robert.

Untuk diketahui, Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%.

Jokowi meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Kebijakan ini berlaku efektif 1 Juli 2018. Namun banyak pengusaha yang mengeluhkan skema pajak karena belum ada PMK-nya.

Pokok perubahan pengaturannya adalah sebagai berikut:

- Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
- Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% adalah sebagai berikut :
- Untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
- Untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun;
- Untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 tahun.
(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading