BI: Pajak Outflows Cuma Contoh, Tak Akan Diterapkan
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 June 2018 16:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengklarifikasi perihal adanya komunikasi antara BI dengan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal pengenaan pajak terhadap investasi portofolio.
Berbicara dalam media briefing, Perry mengatakan, apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu hanya mencontohkan bagaimana suatu negara bisa dipegaruhi oleh arus modal asing yang masuk dan keluar dari pasar keuangan.
"Salah satu contohnya, adalah dengan pajak. Kalau [aliran modal] jangka pendek, [pengenaan pajak] lebih tinggi. Kalau jangka panjang lebih rendah," kata Perry, Jumat (8/6/2018).
"Ini adalah contoh instrumen yang bisa dilakukan di satu negara untuk memengaruhi aliran modal asing," ungkap Perry.
Meski demikian, Perry melanjutkan, bukan berarti hal ini akan menjadi suatu instrumen ataupun kebijakan yang akan dikeluakan dalam waktu dekat. Perry mengatakan, belum ada sama sekali pemikiran untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.
"Ini bukan merupakan instrumen atau inisiatif yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam waktu dekat," jelasnya.
Perry memahami, transaksi berjalan yang masih mengalami defisit memang menjadi penyebab Indonesia masih membutuhkan aliran modal asing. Namun hal ini, bukan berarti bisa diselesaikan dengan kebijakan pajak untuk investasi portofolio.
"Kalau terkait current account deficit (CAD), ini terus terang masalah yang akan terus kami koordinasikan dengan berbagai pihak dengan pemerintah," ungkapnya.
"Bagaimana kita lebih mengarahkan dan memfokuskan yang kami sering sebut kebijakan reformasi struktural itu bisa menurunkan defisit transaksi berjalan dan insyallah bisa menjadi surplus," tegasnya.
(dru) Next Article Tiga Lembaga Bentuk Satgas Pemeriksaan Pajak Investor Migas
Berbicara dalam media briefing, Perry mengatakan, apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu hanya mencontohkan bagaimana suatu negara bisa dipegaruhi oleh arus modal asing yang masuk dan keluar dari pasar keuangan.
"Salah satu contohnya, adalah dengan pajak. Kalau [aliran modal] jangka pendek, [pengenaan pajak] lebih tinggi. Kalau jangka panjang lebih rendah," kata Perry, Jumat (8/6/2018).
Meski demikian, Perry melanjutkan, bukan berarti hal ini akan menjadi suatu instrumen ataupun kebijakan yang akan dikeluakan dalam waktu dekat. Perry mengatakan, belum ada sama sekali pemikiran untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.
"Ini bukan merupakan instrumen atau inisiatif yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam waktu dekat," jelasnya.
Perry memahami, transaksi berjalan yang masih mengalami defisit memang menjadi penyebab Indonesia masih membutuhkan aliran modal asing. Namun hal ini, bukan berarti bisa diselesaikan dengan kebijakan pajak untuk investasi portofolio.
"Kalau terkait current account deficit (CAD), ini terus terang masalah yang akan terus kami koordinasikan dengan berbagai pihak dengan pemerintah," ungkapnya.
"Bagaimana kita lebih mengarahkan dan memfokuskan yang kami sering sebut kebijakan reformasi struktural itu bisa menurunkan defisit transaksi berjalan dan insyallah bisa menjadi surplus," tegasnya.
(dru) Next Article Tiga Lembaga Bentuk Satgas Pemeriksaan Pajak Investor Migas
Most Popular