Jokowi: Saya Tidak Pernah Memberi Lahan untuk Perusahaan
22 May 2018 09:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahannya tidak pernah membagi konsesi lahan untuk perusahaan besar.
Dari catatannya, Presiden mengatakan pemerintah saat ini hanya mengambil lahan yang ditelantarkan seluas 12,7 juta hektar yang diberikan kepada kelompok pesantren, ormas, individu-individu, dan kelompok usaha bersama.
"Saya enggak pernah membagi 1 meter pun, enggak pernah. Justru yang kita usahakan sekarang ini adalah redistribusi aset dan reforma agrarian," tegas Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (22/5/2018).
"Justru itu kita berikan, jangan di balik balik, nggak mau saya kalau dituding dengan cara seperti itu, pasti akan saya jawab, akan saya jawab," tegas Presiden.
Hingga tahun ini, Jokowi mengatakan lahan yang telah diberikan kembali kepasa masyarakat seluas 1.088.000 hektar. Tahun depan, pemerintah menargetkan membagi lagi sekitar 4,3 juta hektar.
Dia menyebut pembagian lahan yang dilakukan pemerintah ini lebih ketat untuk menghindari penguasaan lahan terpusat pada kelompok-kelompok tertentu.
"Kita berbicara apa padanya bahwa ketimpangan seperti itu ada, iya," ujarnya. (hps)
Dari catatannya, Presiden mengatakan pemerintah saat ini hanya mengambil lahan yang ditelantarkan seluas 12,7 juta hektar yang diberikan kepada kelompok pesantren, ormas, individu-individu, dan kelompok usaha bersama.
"Saya enggak pernah membagi 1 meter pun, enggak pernah. Justru yang kita usahakan sekarang ini adalah redistribusi aset dan reforma agrarian," tegas Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (22/5/2018).
"Justru itu kita berikan, jangan di balik balik, nggak mau saya kalau dituding dengan cara seperti itu, pasti akan saya jawab, akan saya jawab," tegas Presiden.
Hingga tahun ini, Jokowi mengatakan lahan yang telah diberikan kembali kepasa masyarakat seluas 1.088.000 hektar. Tahun depan, pemerintah menargetkan membagi lagi sekitar 4,3 juta hektar.
Dia menyebut pembagian lahan yang dilakukan pemerintah ini lebih ketat untuk menghindari penguasaan lahan terpusat pada kelompok-kelompok tertentu.
"Kita berbicara apa padanya bahwa ketimpangan seperti itu ada, iya," ujarnya. (hps)
