Ratu Prabu Serius Bangun LRT, Ada 7 Perusahaan Asing Tertarik
16 May 2018 18:16
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) mengklaim saat ini sudah ada tujuh perusahaan asing yang melirik untuk ikut membangun light rail transit (LRT) Jabodetabek sepanjang 485 kilometer. Pada Juni nanti tujuh perusahaan tersebut akan mengajukan proposal ke perusahaan.
Direktur Utama Ratu Prabu Energi Burhanudin Bur Maras mengatakan dari tujuh perusahaan ini, enam diantaranya berasal dari China dan satu perusahaanya berasal dari Korea Selatan.
"Bulan Juni ini mereka akan memaksukkan proposal dengan menyebutkan kesanggupannya jadi kontraktor harus menyiapkan dari segi teknis dan keuangan," kata Burhanudin di Gedung Ratu Prabu 2, Jakarta, Rabu (16/5).
Dia menyebutkan proses penyeleksian perusahaan ini akan memakan waktu selama kurang lebih 2-3 bulan, sehingga baru akhir tahun nanti baru akan dipastikan siapa kontraktornya.
Selanjutnya perusahaan bersama dengan kontraktor terpilih dan konsultan dari Bechtel akan membentuk satu perusahaan baru dengan bentuk joint venture (JV) untuk menangani proyek tersebut.
Rencananya, pembangunan LRT ini akan dimulai pada akhir 2019 mendatang mengingat persiapannya yang memakan waktu cukup lama. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu selama dua tahun sehingga selesai pada 2021 mendatang untuk tahap I.
Dia menyebutkan, secara keseluruhan proyek pembangunan transportasi publik ini sepanjag akan menelan dana hingga Rp 415 triliun, sementara tahap I membutuhkan dana senilai Rp 94 triliun untuk pembangunan 115 kilometer.
"Pendanaannya dari negara kontraktor asalnya, misal Korea Selatan yang menang maka dananya akan berasal dari Korea dan akan dipinjam dari Exim Bank kemudian sindikasi dengan bank lain," jelas dia.
Untuk perijinan dari pemerintah, Burhanudin mengakui bahwa Kementerian Perhubungan akan memberikan perijinan setelah kontraktor pembangunan nantinya diputuskan oleh perusahaan.
Buyback
Pada kesempatan yang sama, Ratu Prabu juga menyampaikan rencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham perusahaannya yang saat ini ada di publik.
Direktur Keuangan Ratu Prabu Energi Gemilang Zaharin mengatakan perusahaan tengah mengkaji rencana buyback ini untuk tahun ini. Tapi dia belum mau menjelaskan kapan rencana ini akan dieksekusi.
"Kemungkinan buyback untuk menjadikan kepemilikan di atas 50% lagi. Tahun ini, bisa cepat tergantung ijin OJK," kata Gemilang di Gedung Ratu Prabu 2, Jakarta, Rabu (16/5).
Buyback ini akan dilakukan oleh induk usahanya PT Ratu Prabu untuk menjadikan kepemilikannya menjadi mayoritas. Saat ini Ratu Prabu hanya memiliko kepemilikan sebesar 35,35%.
Kepemilikan lainnya dimiliki oleh Dana Pensiun Bukit Asam sebesar 9,37% dan Publik sebesar 55,27%.
Sementara itu, saat ini harga saham perusahaan masih tak bergerak di harga Rp 50 per sahamnya. Harga ini sudah tak bergerak sejak awal tahun lalu. (hps)
Direktur Utama Ratu Prabu Energi Burhanudin Bur Maras mengatakan dari tujuh perusahaan ini, enam diantaranya berasal dari China dan satu perusahaanya berasal dari Korea Selatan.
"Bulan Juni ini mereka akan memaksukkan proposal dengan menyebutkan kesanggupannya jadi kontraktor harus menyiapkan dari segi teknis dan keuangan," kata Burhanudin di Gedung Ratu Prabu 2, Jakarta, Rabu (16/5).
Dia menyebutkan proses penyeleksian perusahaan ini akan memakan waktu selama kurang lebih 2-3 bulan, sehingga baru akhir tahun nanti baru akan dipastikan siapa kontraktornya.
Selanjutnya perusahaan bersama dengan kontraktor terpilih dan konsultan dari Bechtel akan membentuk satu perusahaan baru dengan bentuk joint venture (JV) untuk menangani proyek tersebut.
Rencananya, pembangunan LRT ini akan dimulai pada akhir 2019 mendatang mengingat persiapannya yang memakan waktu cukup lama. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu selama dua tahun sehingga selesai pada 2021 mendatang untuk tahap I.
Dia menyebutkan, secara keseluruhan proyek pembangunan transportasi publik ini sepanjag akan menelan dana hingga Rp 415 triliun, sementara tahap I membutuhkan dana senilai Rp 94 triliun untuk pembangunan 115 kilometer.
"Pendanaannya dari negara kontraktor asalnya, misal Korea Selatan yang menang maka dananya akan berasal dari Korea dan akan dipinjam dari Exim Bank kemudian sindikasi dengan bank lain," jelas dia.
Untuk perijinan dari pemerintah, Burhanudin mengakui bahwa Kementerian Perhubungan akan memberikan perijinan setelah kontraktor pembangunan nantinya diputuskan oleh perusahaan.
Buyback
Pada kesempatan yang sama, Ratu Prabu juga menyampaikan rencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham perusahaannya yang saat ini ada di publik.
Direktur Keuangan Ratu Prabu Energi Gemilang Zaharin mengatakan perusahaan tengah mengkaji rencana buyback ini untuk tahun ini. Tapi dia belum mau menjelaskan kapan rencana ini akan dieksekusi.
"Kemungkinan buyback untuk menjadikan kepemilikan di atas 50% lagi. Tahun ini, bisa cepat tergantung ijin OJK," kata Gemilang di Gedung Ratu Prabu 2, Jakarta, Rabu (16/5).
Buyback ini akan dilakukan oleh induk usahanya PT Ratu Prabu untuk menjadikan kepemilikannya menjadi mayoritas. Saat ini Ratu Prabu hanya memiliko kepemilikan sebesar 35,35%.
Kepemilikan lainnya dimiliki oleh Dana Pensiun Bukit Asam sebesar 9,37% dan Publik sebesar 55,27%.
Sementara itu, saat ini harga saham perusahaan masih tak bergerak di harga Rp 50 per sahamnya. Harga ini sudah tak bergerak sejak awal tahun lalu. (hps)
