Pemerintah Tarik Utang Rp 21,85 T dari Lelang Obligasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali melakukan lelang Surat Berharga Negara (SBN). Dari Rp 37,72 triliun penawaran yang masuk, pemerintah mengambil Rp 21,85 triliun. 

Mengutip siaran tertulis Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (10/4/2018), berikut rincian SBN yang dilelang hari ini:

• SPN12180712 (tenor 3 bulan), penawaran yang masuk Rp 6,23 triliun.
• SPN12190411 (tenor 1 tahun), penawaran yang masuk Rp 7,65 triliun.
• FR0063 (tenor 5 tahun), penawaran yang masuk Rp 8,23 triliun.
• FR0064 (tenor 10 tahun), penawaran yang masuk Rp 11,13 triliun.
• FR0065 (tenor 15 tahun), penawaran yang masuk Rp 4,48 triliun.

Total penawaran yang masuk adalah Rp 37,72 triliun. Dari jumlah tersebut pemerintah memenangkan Rp 21,85 triliun dengan rincian:

• SPN12180712 dimenangkan Rp 4,2 triliun, imbal hasil (yield) 4,19%.
• SPN12190411 dimenangkan Rp 4,45 triliun, yield 5,07%.
• FR0063 dimenangkan Rp 6,5 triliun, yield 5,93%.
• FR0064 dimenangkan Rp 3,85 triliun, yield 6,59%.
• FR0065 dimenangkan Rp 2,85 triliun, yield 6,81%. 

Dalam lelang ini, pemerintah menargetkan dana perolehan Rp 17 triliun yang bisa dinaikkan menjadi Rp 25,5 triliun. Hasil lelang hari ini masih di dalam kisaran target tersebut. 

Dian Ayu Yustina, Ekonom Bank Danamon, menilai minat investor cukup tinggi dalam lelang kali ini. Terbukti dari jumlah penawaran yang meningkat dibandingkan lelang sebelumnya.  

DJPPR Kemenkeu

"Kita bisa melihat tetap ada aliran modal masuk di pasar SBN meski situasi perekonomian global sangat dinamis. Investor asing menambah kepemilikannya sekitar Rp 10,6 triliun pada Maret," sebut Dian dalam risetnya. 

Nilai tukar rupiah yang relatif stabil, lanjut Dian, membantu menjaga stabilitas pasar SBN. Jika rupiah melemah terlalu dalam, maka berinvestasi di aset berbasis mata uang ini menjadi kurang menarik. 

Selain itu, tambah Dian, investor juga menilai risiko inflasi ke depan semakin minim. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan bensin premium, dan kenaikan harga Pertamax cs tidak boleh terlalu tinggi. Artinya, tekanan inflasi dari sisi energi akan sangat berkurang. 

Baca: Premium Langka, Pemerintah Atur Harga Semua Jenis BBM

"Kita mungkin akan melihat kepercayaan konsumen meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Ini merupakan pertanda konsumsi akan membaik," tulis Dian. 

Namun, langkah pemerintah mengontrol pasokan dan harga bahan bakar tidak sejalan dengan upaya reformasi subsidi. Isu subsidi ini seringkali mendapat sorotan dari lembaga pemeringkat (rating agency). 

"Layak ditunggu bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap penilaian Moody's yang mungkin akan dirilis pada pekan ketiga atau keempat bulan ini," ujar Dian.
(aji/aji) Next Article Takut Jakarta 'Digembok' Kayak Manila, Investor Lepas SBN