Erick Bicara 'Bersih-bersih' Garuda Hingga Transformasi PLN
Foto: Menteri BUMN Erick Thohir (CNBC Indonesia TV)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus menggencarkan transformasi di Kementerian BUMN maupun BUMN-BUMN yang merentang dari sektor keuangan hingga pangan. Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia dan ditayangkan dalam POWER LUNCH, Kamis (17/2/2022), Erick membeberkan sejumlah gebrakan yang dilakukan.
Terhadap Garuda Indonesia, Erick berkomitmen menyelamatkan BUMN penerbangan tersebut.
"Kan Garuda sudah beberapa kali diselamatkan, tentu kalau sudah beberapa kali diselamatkan, yang perlu dipelajari ini kenapa? Apakah karena memang manajemennya, apakah juga karena industrinya yang memang kita tidak besar industri ataupun konteks-konteks yang lain. Apakah kita terlalu bergantung dengan tentu beberapa pihak, misalnya pesawat terbangnya," papar Erick.
Dalam kesempatan itu, Erick juga bicara soal rencana PLN ke depan di tengah fenomena transisi energi global. Berikut petikannya.
Seperti apa rencana kelanjutan 'bersih-bersih' Garuda Indonesia?
Kan Garuda Indonesia sudah beberapa kali diselamatkan, tentu kalau sudah beberapa kali diselamatkan, yang perlu dipelajari ini kenapa? Apakah karena memang manajemennya, apakah juga karena industrinya yang memang kita tidak besar industri ataupun konteks-konteks yang lain, apakah kita terlalu bergantung dengan tentu beberapa pihak, misalnya pesawat terbangnya.
Karena itu, kita dalam perbaikan restrukturisasi Garuda saat ini, justru kita ingin membenahkan dari titik awalnya. Memang salah satunya yang harus dibenahi di Garuda itu penyewaan pesawat terbangnya, lalu SOP dalam menjalankan daripada Garuda itu sendiri. Ketiga model bisnis atau rencana bisnisnya seperti apa. Jangan sampai nanti restrukturisasi Garuda ini selalu berulang-ulang, akhirnya kita selalu terjeblos dalam titik yang sama. Itu kan bodoh.
Karena itu, kita sedang lakukan bagaimana PKPU, kita bisa memmastikan keputusan daripada pebaikan dari segi pembiayaan, atau juga keuangan itu benar-benar konkret. Tentu kita harapkan kemarin kan Alhamdulillah kita sudah mendaftarkan 21 Desember, nanti 21 Maret ini kita ada bayangan seperti apa keputusannya.
Pihak lessor positif. Keadaan industri saat ini memang dalam keadaan di seluruh dunia tidak baik, tapi ada tanda-tanda perbaikan ketika Covid-19 membaik. Phillipine Airlines adalah salah satu contoh yang berhasil keluar. Ini menjadi contoh bagi Garuda bahwa ada jalan keluar ke arah sana.
Perbaikan manajemen, kenapa kita laporkan ke Kejaksaan Agung supaya ke depan, namanya penyewaan pesawat harus punya rencana bisnis, tidak hanya menentukan karena saya dirut, tanpa memperhitungkan kenapa beli pesawat. Jangan sampai kita selalu menjadi jumlah pesawat terbanyak, akhirnya biaya perawatannya sangat kompleks.
Setelah PKPU Garuda, bisnis model Garuda seperti apa?
Itu poin ketiga, tidak hanya perbaikan manajemennya, pengambilan keputusan, sekarang namanya bisnis modelnya. Sejak awal kalau kita lihat, kadang-kadang kita ini suka euforia negara lain, padahal kita punya yang namanya bisnis kita sendiri, ekosistem kita sendiri.
Jelas sebelum Covid-19 itu, 72% turis kita turis domestik, 28% turis dari luar negeri. Kue dari turis domestik ini hampir Rp 1.400 triliun, sehingga apa? kalau kita melihat, apalagi kita negara kepulauan, penduduknya 270 juta, mestinya kita fokus pada domestik, buka ke luar negeri, bukan berarti kita menomorduakan kedatangan turis dari luar negeri.
Yang namanya industri pesawat terbang bisa interkoneksi, kemarin Garuda kerja sama dengan Emirates, atau Qatar, penerbangan luar negeri masih bisa dilayani, yang di dalam negeri kita maksimalkan. Industri penerbangan di dalam negeri ini memerlukan 400 pesawat, artinya cukup besar. Inilah kenapa rute-rutenya kita ingin pelajari mana yang memang bisa menguntungkan, atau pun rute-rute yang memang harus kerja sama dengan pemda dalam memastikan pelayanan lebih baik.
Setelah PKPU ini akan kita jalankan, perbaikan bisnis model. Kita juga meminta persetujuan Kementerian Perhubungan, open sky policy kita akan ubah bersama-sama yang tadinya banyak sekali bandara terbuka internasional, ini menggerus industri turis kita yang selama ini banyak yang ke luar negeri dibanding ke dalam negeri. Yang berobat ke luar negeri juga sampai 2 juta, nilainya Rp 97 triliun, masa kita tidak memetakan bagaimana yang lebih baik bagi pengembangan bagi industri kita ke depan, sehingga menumbuhkan yang namanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha baru.
Kita tidak anti asing, tetapi sudah wajib dengan market kita yang besar, justru kita harus pro terhadap market ini untuk pertumbuhan bangsa kita, bukan justru menjadi pertumbuhan bangsa lain. Industri pariwisata jika dikelola dengan baik akan mendukung UMKM, ekosistem di bawahnya. Kalau UMKM baik, Himbara bisa perbanyak KUR, ini ekosistemnya luas.
Salah satu pemegang saham, yaitu Chairman CT Corp, bersedia menambah modal, tanggapan Anda?
Sangat positif ya, pengusaha-pengusaha dalam negeri ini kan tentu kan kita harus dorong, pengusaha nasional harus menjadi garda terdepan. Kami tentu BUMN filosifinya tidak mau menjadi menara gading, tapi justru bagaimana kita membangun ekosistem yang baik bagi tumbuhnya pengusaha nasional, tumbuhnya UMKM, pengusaha daerah, dan lain-lainnya.
Untuk Garuda, tahap awalnya memang PKPU dulu, setelah ini nanti ada fondasinya, baru kita bisa bicara penambahan modal atau pengembangan. Ini national flag carrier, pemerintah juga tentu punya keprihatinan dan ingin memastikan national flag carrier ini berjalan dengan baik. Garuda ini sangat juga dibutuhkan dalam kestabilan logistik.
Garuda sekarang tidak hanya bicara transportasi manusia, logistik ekosistem barang jadi sangat penting. Ongkos logistik kita masih tinggi 26% dibanding negara lain 13%. Ini yang kita coba samakan visinya dan kita sangat terbuka kerja sama dengan berbagai pihak dalam memastikan national flag carrier kita ini bisa berjalan dengan baik. Peran Kejaksaan Agung, perbaikan program bersih-bersih jadi solusi ke depan bagaimana ini bisa berjalan. Seperti Jiwasraya dan Asabri, restrukturisasi ada payung hukum yang jelas, restrukturisasi bisa berjalan dengan baik.
