Sinyal IPO Sub Holding PLN dan Rencana Besar Erick Thohir

Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia

17 February 2022 18:20

Foto: PLN dan PT PAL luncurkan pembangkit listrik kapal modern 60 MW. (Doc PLN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya ambisi besar mengantarkan perusahaan pelat merah melantai ke bursa saham.

Salah satu opsi yang sedang disiapkan adalah untuk penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) sub holding PT PLN (Persero).

Menurut Erick, saat ini PLN sedang menyiapkan sub holding PLN di bisnis pembangkit tenaga listrik (power plant) beserta turunannya untuk menghimpun dana melalui aksi korporasi IPO.

Pasalnya, jika hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah akan sangat terbatas, terlebih lagi saat ini PLN juga mempunyai beban utang senilai Rp 456 triliun.

Terlebih lagi, investasi untuk transisi energi bersih setidaknya membutuhkan pendanaan sebesar US$ 20 sampai dengan US$ 25 miliar, setara Rp 357 triliun.

"Kalau ini berdiri sendiri [Sub Holding PLN], transisinya bisa pakai mekanisme go public dan lain-lain, sekalian kita membenahi ini dengan partnership," tutur Erick Thohir, kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/2/2022).

Baca:

Erick Thohir Pamer Indonesia Negara Paling Indah Sedunia

Sebagai contoh, salah satu penambahan modal melalui aksi korporasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menghimpun dana senilai Rp 96 triliun melalui rights issue.

Awalnya, Erick ragu rights issue itu akan berhasil, tapi nyatanya berhasil diserap oleh pasar dan menjadi rights issue terbesar di Asia Tenggara dan ketujuh di dunia.

"Kepentingan pemerintah untuk meningkatkan UMKM sekarang dengan market, bukan dengan intervensi atau dana dari pemerintah, kita coba balance ini. Karena dengan situasi Covid seperti ini kan kita harus prihatin dengan pemasukan negara yang tidak hanya bergantung kita, membebani terus," bebernya.

Situasi itu juga yang diharapkan akan terjadi di PLN melalui sub holdingnya. "Sub holding PLN mirip-mirip, kita coba cari jalan bagaimana melakukan aksi korporasi, sehingga transisi energi ini bisa berjalan dengan konteks lebih profesional dan subsidi tepat sasaran," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury menargetkan, pelaksanaan pembentukan sub holding PLN akan berjalan pada April 2022 ini. Seperti halnya PT Pertamina (Persero), pelaksanaan sub holding ini membutuhkan valuasi, legal dan sumber daya manusia.

"Design-nya kita harapkan di akhir triwulan 1-2022 atau selambatnya di bulan April tahun ini. Karena ini dari organisasi jadi satu dalam holding dan bagaimana SDM dan organisasinya butuh realokasi. Dalam hal ini enam sampai sembilan bulan mendatang perlu kaji dan lihat. Kami optimis pelaksanaannya, legal and state-nya bisa selesai di 2022," ungkap Pahala.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha berpandangan, pembentukan sub holding PLN semestinya bisa dijalankan sebagai dua fungsi yang berbeda. Di mana satu sub holding khusus penugasan negara atau public service obligation (PSO) dan satu lagi untuk mencari keuntungan.

Dengan adanya pemisahan sub holding khusus PSO dan mencari keuntungan tersebut, PLN bisa berkompetisi untuk bisa mengambil keuntungan, sekaligus bisa memberikan harga listrik dengan harga terjangkau.

Dengan demikian, kata Satya, PLN sebagai korporasi bisnis sekaligus yang juga menjalankan tugas negara harus seimbang. Mengingat adanya beban utang PLN yang berat, maka lewat sub holding ini melakukan IPO menjadi sah-sah saja.