PDN Sementara Diserang, Ini Bedanya dengan Pusat Data Nassional

Jakarta, CNBC indonesia - Data center yang mengalami serangan ransomware sejak 20 Juni 2024 bukan Pusat Data Nasional permanen. Serangan terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola oleh Telkom Sigma.

"Saya ulangi, jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data senter nasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai," kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian, Senin (24/6/2024).

PDNS itu dibuat karena kebutuhan proses bisnis sambil menunggu Pusat Data Nasional selesai dibangun. Lokasi PDNS sendiri berada di Jakarta dan Surabaya.

"Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya," ucap dia.

Pilihan Redaksi BSSN: Pusat Data Nasional Diserang, Pelaku Minta Rp 131 Miliar Pusat Data Nasional Surabaya Diserang, BSSN Ungkap Pelakunya Kominfo Jawab Isu Pusat Data Nasional Diserang Bandar Judi Online

Sebagai informasi PDN direncanakan akan dibuat di tiga wilayah. Salah satunya di Cikarang yang tengah dibangun dan direncanakan akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

PDN itu berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang. Dengan total pembangunan 24 bulan, pusat data menelan dana sebesar 164 juta euro dengan 85% dari pemerintah Prancis dan sisanya adalah APBN murni.

PDN Cikarang akan memiliki kapasitas prosesor lebih dari 25 ribu cores. Selain itu memorinya mencapai 200 terrabytes, storage 40 petabyte dan listrik 20 megawatt.

Dua pusat data lain akan dibangun di Batam dan ibu kota nusantara (IKN). Khusus untuk Batam, pembiayaan akan dilakukan bersama dengan pemerintah Korea Selatan.

Besaran biayanya juga dilaporkan lebih kecil dari yang didapatkan di Cikarang. Diperkirakan PDN Batam akan dibangun mulai akhir tahun 2024 atau awal tahun depan dengan penyelesaian selama dua tahun.

Ditemui Februari lalu, Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Aris Kurniawan menjelaskan PDN di IKN masih menunggu keputusan Bappenas terkait pendanaan. Terdapat dua opsi yakni bekerja sama dengan negara lain atau melalui sistem KPBU.

"Sementara di IKN itu masih diputuskan nunggu Bappennas, kalau yang tertarik sudah ada seperti UK, USA, tinggal nanti Bappenas yang mutusin atau bisa jadi KPBU. Pokoknya kita tunggu Bappenas, baru kami eksekusi," jelas Aris.

(npb/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Marak Data Bocor di Lembaga Pemerintah, Ini Solusi Jokowi