Kominfo Jawab Isu Pusat Data Nasional Diserang Bandar Judi Online

Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia

24 June 2024 18:00

Foto: Konferensi pers Pusat Data Nasional di Kemenkominfo. (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengalami gangguan dikonfirmasi terkena serangan ransomware. Namun apakah ada kaitannya dengan penutupan server judi online di Kamboja dan Fillipina?

Sebelumnya Kementerian Kominfo lewat Surat Keputusan nomor B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 meminta penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP) memutus akses internet terkait judi online. Pemutusan itu dilakukan dari dan ke Kamboja dan Davao Fillipina.

Terkait hal tersebut, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan belum ada indikasi itu. Menurutnya tim forensik tengah bekerja untuk mencari tahu informasi gangguan PDN tersebut.

"Indikasi itu belum kelihatan ke sana. Saat ini tim forensik lagi bekerja mendetilkan sampai ketemunya sejauh mana," ujar Semuel, Senin (24/6/2024).

Baca:

Kominfo Putus Internet ke 2 Negara Tetangga RI

Sebagai informasi surat tersebut memiliki tiga permintaan. Salah satunya pemutusan akses dilakukan selama 3x24 jam selama hari kerja. Berikut 3 permintaan tersebut:

Melakukan pemutusan akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online terutama dari dan ke Kamboja dan Davao Filipina dalam waktu paling lambat 3X24 jam (hari kerja) sejak surat ini ditandatangani.
Jangka waktu pemutusan akses akan dievaluasi untuk segera dipulihkan apabila situasi telah kondusif
Melaporkan langkah-langkah pemutusan dan hasil pelaksanaannya untuk evaluasi dan tindak lanjut.

Semuel juga mengatakan terdapat 210 instansi yang terdampak serangan ransomware pada PDN Sementara sejak 20 Juni 2024 lalu. Termasuk yang paling terdapak adalah lumpuhnya layanan imigrasi.

Pemulihan juga sudah mulai dilakukan bertahap. Imigrasi telah melakukan relokasi layanan, begitu juga dengan LKPP Sikap, Menkomarves, dan pemerintah kota Kediri.

"Dari data terdampak 210 instansi dari baik pusat maupun daerah. Yang sudah up itu tadi imigrasi melakukan relokasi menyalakan layanannya. LKPP sikap sudah on, Marves punya layanan perizinan event sudah on, kota kediri sudah on, Yang lain dalam progress," jelas Semuel.