Bos BAKTI Ungkap Tantangan Bawa Internet ke Pedalaman Papua

Kartini Bohang, CNBC Indonesia
28 December 2023 19:45
Presiden Joko Widodo meresmikan Pengoperasian Sinyal BTS 4G BAKTI dan Akses Internet di Daerah 3T serta pengoperasian Integrasi Satria-1 di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada hari Kamis (28/12/2023). (CNBC Indonesia/Kartini Bohang)
Foto: Presiden Joko Widodo meresmikan Pengoperasian Sinyal BTS 4G BAKTI dan Akses Internet di Daerah 3T serta pengoperasian Integrasi Satria-1 di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada hari Kamis (28/12/2023). (CNBC Indonesia/Kartini Bohang)

Talaud, CNBC Indonesia - Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Kominfo) berhasil membangun dan mengoperasikan 4.990 BTS 4G dalam waktu 4 bulan, setelah sempat terhambat kasus korupsi.

Masih ada 628 BTS 4G yang belum rampung karena lokasinya berada di area kahar (force majeur) di wilayah pedalaman Papua.

Presiden RI Joko Widodo meminta pembangunan 628 BTS 4G diselesaikan pada semester-1 2024 mendatang. Target itu disanggupi Bakti Kominfo, dengan melakukan beberapa strategi.

Salah satunya adalah kerja sama dengan TNI untuk menjamin keamanan dan keselematan pekerja. Selain itu, ada kemungkinan menggunakan teknologi lain yang durasi pembangunannya lebih singkat.

Dirut BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan pembangunan infrastruktur di zona merah seperti pedalaman Papua memang menantang. Biaya yang dihabiskan pun relatif lebih mahal ketimbang pembangunan di wilayah lain.

"Saya contohkan satu saja yang sudah terjadi. Kami punya BTS yang terkait dengan Palapa Ring. Saat pertama kali mau dibangun itu angkanya dianggarkan Rp 2 sampai 2,2 miliar. Kemudian terjadi pembengkakan hampir Rp 10 miliar," kata dia kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/12/2023).

Fadhilah menjelaskan bahwa BTS 4G yang sudah dibangun dan setengah jadi di wilayah pedalaman Papua terpaksa buyar karena ada kasus-kasus keamanan dan vandalisme dari kelompok tertentu.

Alhasil, perangkatnya harus diganti lagi. Selain itu, moda transportasi yang digunakan bolak-balik untuk angkut perangkat juga menggunakan helikopter yang biayanya lebih mahal.

"Tetapi itu bukan suatu halangan. Kami selalu berkomitmen bahwa ketika suatu desa memenuhi kriteria USO, kami tetap datang ke sana sembari mempertimbangkan keselamatan tim kami," ia menjelaskan.

Lebih lanjut, Fadhilah mengatakan pembengkakan anggaran untuk pembangunan di zona merah bukan sesuatu yang negatif. Yang terpenting adalah menjaga transparansi.

"Dari sisi pemerintah, keuangan negara itu digunakan sesuai kebutuhannya dan efisien. Jadi bukan pembengkakan yang negatif, tetapi memang kondisi di sana lebih banyak memakan biaya," ia menjelaskan.

Secara total, pembangunan BTS 4G di 5.618 lokasi dianggarkan Rp 12 triliun. Sejauh ini serapannya masih 80-90 persen.

Fadhilah mengatakan tak ada pergantian vendor dalam menyelesaikan pembangunan BTS 4G. Namun, dilakukan penyesuaian harga setelah di-review oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik).

"Kita tahu bahwa salah satu isu dalam proyek BTS 4G adalah korupsi. Mungkin ada harga yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu makanya kami melalui suatu proses lagi, dengan review dari KJPP," ia menuturkan.

Fadhilah juga mengapresiasi para penyedia infrastruktur yang sama-sama mau menyelesaikan proyek ini hingga manfaatnya dirasakan masyarakat.

"Mereka bersepakat dengan Bakti, apapun yang ditentukan KJPP itu yang kami ikat,"kata dia.


(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sisa 630 BTS 4G Belum Selesai, Ini Penjelasan Kominfo

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular