PNS RI Banjir Aplikasi, Anak Buah Jokowi Bawa-Bawa Inggris

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemunculan ribuan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah membuat proses digitalisasi malah memperumit birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengumpulkan para ahli bisnis digital untuk membantu proses integrasi aplikasi pemerintah yang menjelimet.

Anas menekankan bahwa permasalahan banjir aplikasi tidak hanya dialami oleh Indonesia. Negara maju seperti Inggris juga mengalami hal yang sama saat mendorong transformasi digital di sektor layanan publik.

"Di Inggris, misalnya, dari sebelumnya ada ribuan aplikasi, diintegrasikan ke 75 aplikasi. Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik," katanya dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (7/11/2023).

Presiden Jokowi, lanjutnya, ingin agar Indonesia melakukan hal yang sama. Saat ini, ada puluhan ribu aplikasi yang digunakan oleh aparat pemerintah.

Pilihan Redaksi Cerita Lucu Menkes Bajak Anak Buah Ridwan Kamil Lewat WA Bukan GoTo, Blok-M Bakal Punya Raksasa Teknologi Baru Dulu Bikin Ghozali Kaya Raya, Startup Ini Pecat 50% Karyawan

"Sekarang kalau mau akses izin A, masuk ke aplikasi A, mau urus dokumen B, masuk ke aplikasi B. Ini yang akan diintegrasikan," kata Anas.

Upaya integrasi aplikasi ini adalah bagian dari skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk mewujudkan transformasi digital tersebut, pemerintah menyiapkan sistem yang diberi nama govtech.

Sebagai bagian dari upaya merampingkan aplikasi tersebut, Anas mengundang para praktisi digital dan pengusaha startup, antara lain Ainun Najib dari Tech for Good, COO Hukumonline Jan Ramos Pandia, Partner Antler Indonesia Agung Bezharie, Setiaji dari Kementerian Kesehatan yang memimpin pengembangan aplikasi PeduliLindungi, Dirut Peruri Dwina Septianti, dan Rahmat Danu Andika dari Telkom.

Anas menyampaikan, arah transformasi digital Indonesia sudah berada di jalur yang tepat sebagaimana praktik baik di negara dengan e-government terdepan, seperti Inggris, Estonia, dan Australia.

"Masukan dari teman-teman praktisi dan ahli digital semakin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik," ujar Anas.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 27.400 Aplikasi Pemerintah Gabung Jadi 1, Bisa Cari Semuanya