Ada Perang Tarif Internet, Pengusaha Sebut Era Telepon Rp 1

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
04 October 2023 20:20
Warga membeli kartu perdana di ITC ROXY MAS, Jakarta, Selasa (2/2/2021). Aturan pajak penyelenggara jasa telekomunikasi mulai di berlakukan namun aturan itu tidak terdampak pada pembelian pulsa, kartu perdana atau token listrik. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) 
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketentuan pajak pulsa yang mulai berlaku (1/2/2021) bertujuan menyederhanakan pengenaan PPN dan PPH atas pulsa atau kartu perdana, token listrik dan voucer serta untuk memberikan kepstian hukum.   (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Foto: Penjual Ritel Operator Seluler (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang tarif antara operator seluler masih terjadi. Namun yang terjadi sekarang disebut lebih baik dari era GSM dan CDMA, di mana harganya dibanting hingga Rp 1.

"Sekarang lebih baik dibandingkan dulu 2010an di jaman GSM vs CDMA tarifnya itu dulu Rp 1 dan itu berat kalau perang tarifnya kayak gitu lagi," kata Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Rudi Purwanto ditemui di Jakarta, Senin (2/10) lalu.

Sementara untuk sekarang, dia menjelaskan kondisinya jauh lebih baik. Meskipun kompetisi antar pemain tetap tinggi.

"Contoh tadi saya sebutkan 1 GB itu Rp 6.000 rupiah itu jauh lebih kecil dari negara-negara lain yang Rp 20 ribu atau bahkan Rp 32 ribu," ungkapnya.

Pihak operator seluler juga ingin membicarakan soal tarif layanan dengan pemerintah. Rudi menjelaskan terkait dengan restrukturisasi harga jadi bisa membuat industri lebih baik.

Namun, Rudi menambahkan, restrukturisasi harga itu harus diikuti dengan kualitas. Jadi juga akan berdampak ke semua aspek yang ada.

Pihak operator juga masih melakukan evaluasi terkait harga yang optimal. Karena menurutnya, terdapat banyak komponen untuk mendapatkan harga terbaik untuk industri.

"Kalau yang bisa kami lakukan saat ini jelas benchmarking dulu. Tapi sampe sekarang masih mengevaluasi untuk dapat angka persisnya berapa," jelas Rudi.

Rudi juga ditanya soal insentif kepada operator yang diwacanakan pemerintah untuk mengoptimalkan jaringan 5G. Rudi menjelaskan ada beberapa masukan terkait hal ini, misalnya mendapatkan reimburse mengurangi Biaya Hak Penyelenggara Telekomunikasi atau BHP.

"Jadi misalkan kami di tahun pertama setelah lelang bayar X rupiah. Nanti di tahun kedua dan ketiga kami minta itu sebagai faktor pengurang sampai 0. Itu juga tentu akan banyak membantu kami karena akan mengurangi komponen opex dari kami semua operator," kata dia.


(npb/npb)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Opsel Merger Internet RI Auto Ngebut, Ini Penjelasan Pakar

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular