DPR Sahkan RUU PDP, Mampu Bikin Hacker Bjorka Kapok Bu Puan?

Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
21 September 2022 08:20
Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022. (Tangkapan Layar via Youtube Sekretariat Presiden) Foto: Ketua DPR RI Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022. (Tangkapan Layar via Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada Selasa (20/9/2022), DPR telah mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Mampukah aturan tersebut membuat pihak yang membocorkan data pribadi masyarakat, seperti Bjorka, kapok?

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan pengesahan aturan itu jadi tonggak sejarah untuk Indonesia. Yakni dalam rangka melindungi data pribadi masyarakat dari kejahatan.

"Pengesahan RUU PDP akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan di era digital sekarang ini," ucap Puan dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).


Dengan UU PDP, masyarakat punya kepastian hukum tanpa terkecuali untuk berdaulat pada data pribadinya. "Dengan demikian, tidak ada lagi tangisan rakyat akibat pinjaman online yang tidak mereka minta, atau doxing yang membuat meresahkan warga," ungkapnya.

Setelah disahkan DPR, Puan berharap aturan itu segera diundangkan oleh pemerintah. Dengan begitu aturan turunannya termasuk salah satunya pembentukan lembaga pengawas yang melindungi data pribadi cepat bisa terealisasikan.

"Lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya," kata Puan.

UU PDP terdiri atas 16 bab dan 76 pasal. Menteri Kominfo Johnny Plate mengatakan kehadiran aturan tersebut mengatur hak pemilik data pribadi dan sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik untuk tata kelola data pribadi.

"UU PDP ini mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing," kata Menteri Kominfo Johnny Plate, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

UU PDP juga mengatur berbagai sanksi bagi mereka yang melanggar. Besaran sanksi pidana dan perdata ditetapkan bergantung pada tingkat kesalahan.

Misalnya saja penjara berkisar 4-6 tahun. Untuk sanksi jika ditemukan kesalahan harus membayar denda 2% dari total pendapatan tahunannya.

Orang dan korporasi menggunakan data pribadi secara legal juga akan diberi sanksi. yakni larangan melakukan kegiatan berkaitan dengan ekonomi dari data tersebut.

"Namun apabila ada korporasi dan orang-orang menggunakan data pribadi secara ilegal maka sanksi jauh lebih berat. Perampasan seluruh kegiatannya yang terkait dengan manfaat ekonomi atas data pribadi yang dimaksud," kata Johnny.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Data Warga RI Bocor, Platform Digital Bakal Didenda & Pidana


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading