RI Kini Punya Senjata Sakti Lawan Bjorka Cs, Bandel Dipidana
Jakarta, CNBC Indonesia - Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akhirnya disahkan hari ini, Selasa (10/9/2022), oleh DPR melalui rapat paripurna.
Menteri Kominfo Johnny Plate mengatakan UU PDP disiapkan untuk diterapkan di seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat, baik perseorangan, korporasi, pemerintah, pihak swasta sampai dengan berbagai institusi yang mengoperasikan layanan di Indonesia, dari luar atau dalam negeri.
UU ini terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal dan aturan ini mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual.
"Di antaranya hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, ketentuan pemroses data pribadi, kewajiban para pengendali dan pemrosesan data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi," kata Johnny saat ditemui di Kantor Kominfo, Selasa (20/9/2022).
Secara spesifik, terkait lembaga pengawas PDP, sesuai pasal 58 sampai dengan 60 UU PDP, berada di bawah Presiden, dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pengejawantahan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
Terdapat dua jenis sanksi, dalam hal ini sanksi administratif bagi pelanggaran UU PDP yakni yang pertama adalah sanksi administratif. Di dalam pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis.
Kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
"Sanksi tersebut dikenakan bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan undang-undang PDP. Di antaranya tidak memproses data pribadi sesuai tujuan dan tidak mencegah akses data tidak sah," tuturnya.
