Lagi-lagi Ada Data Bocor, Ahli Desak RUU Pelindungan Data

Jakarta, CNBC Indonesia - Kurang dari satu bulan terakhir, Indonesia digempur banyak dugaan kebocoran data. Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mendesak keberadaan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Aturan tersebut baru saja melewati tingkat satu di DPR RI. Saat ini sedang menunggu untuk di Paripurna dan diharapkan bisa segera disahkan.

"Kita sangat harapkan, dengan adanya RUU PDP bisa mengamankan data," kata Alfons dalam program Profit CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Baca: Pemerintah Temukan Lokasi 'Ngumpet' Bjorka, Segera Ditangkap?

Dia mengatakan deret data yang bocor bagi orang awam memang tak berarti apa-apa. Namun bagi pihak yang mengerti terkait big data ini bisa mengetahui banyak data lainnya.

Misalnya dapat menghubungkan dengan data lain setelah mengantongi nomor telepon dan NIK. Menurutnya hal seperti itu yang patut diwaspadai.

"Dengan berbekal NIK dan nama lengkap, misalnya orang punya kedudukan keluar semua data, nama gadis ibu kandung. sekarang data ini sudah ada di luar. ini yang harus mewaspadai," jelasnya.

Baca: Sentil Mahfud MD, Bjorka: Yakin Tak Ada Data Penting Bocor?

Ditemui belum lama ini, Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan aturan tersebut diharapkan menjadi solusi dari kebocoran data di dalam negeri. Dengan UU PDP akan jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas kebocoran data.

"Kita harapkan RUU ini jadi solusi ada banyaknya kebocoran data makin hari makin ke sini makin banyak volumenya makin gede dan artinya sangat merugikan subyek data pribadi," jelasnya.

"Setelah ada uu ini ga mungkin karena jelas siapa harus mempertanggungjawabkan sampai dimana dan akibat pidana atau mungkin sanksi administratif. Kalau korporat itu sanksi administratif tapi kalau perorangan bisa sanksi pidana".

Baca: Terbongkar! Ini Cara Bjorka Dapat Bocorkan Data di RI

Dia menjelaskan UU PDP juga memuat sanksi pada mereka yang melanggar aturan. Salah satunya sanksi sebanyak 2% dari pendapatan kotor entitas yang melanggar selama setahun di Indonesia.

(npb/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article UU PDP Terbit, Ini yang Bertanggung Jawab Bila Data Bocor