Kenapa Google, Facebook, Twitter Cs Harus Daftar Ke Kominfo?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kominfo meminta penyelenggara sistem elektronik (PSE) seperti Twitter dan Facebook untuk melakukan pendaftar. Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan alasan platform digital melakukan pendaftaran tersebut.

Untuk konsumen, dengan pendataran maka bisa melindunginya. Ini akan memudahkan jika terjadi masalah dengan masyarakat di masa depan.

"Ingat kasus pinjol, banyak yang tidak terdaftar. Apabila ada masalah bagaimana kita menghubunginya," jelasnya, di kantor Kominfo, Senin (27/6/2022).

"Bagi pelaku industri di tanah air ada juga level playing field. Persyaratannya sama, di dalam negeri dikenakan persyaratan yang sama. Bagaimana memberikan keuntungan bagi masyarakat yang meniru brandingnya, bisa melakukan klarifikasi".

Semuel menjelaskan masyarakat bisa mengecek PSE yang terdaftar di laman resmi kementerian. Pendaftaran ini untuk mengetahui platform mana saja yang aktif di ruang digital.

"Kan mereka berbisnis di Indonesia. Jangankan ini, bertamu 2x24 jam harus melapor. Dia berbisnis masa melapor aja enggak mau," kata Semuel.

Pendaftaran tersebut tertuang dalam dua aturan PP No 71 tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Sejauh ini sudah ada 4.634 PSE yang terdaftar di Kominfo.

Dari jumlah tersebut 4.559 berasal dari lokal. Ada nama Gojek, Ovo, serta Traveloka. Sementara untuk PSE asing baru berjumlah 75 platform. Beberapa diantaranya seperti Tiktok, Spotify, dan Linktree.

"Adapula 2.569 PSE yang diharuskan untuk daftar ulang karena ada perubahan data-data yang harus dilengkapi," jelasnya.