Awas Panas! Biden Blacklist Raksasa Teknologi China Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) memutuskan menempatkan SenseTime dalam daftar hitam investasi. Ini dilakukan bersamaan saat perusahaan AI dengan spesialisasi software pengenalan wajah buatan China melalukan IPO di Hong Kong.

Washington mengatakan tindakan ini menyangkut pelanggaran hak asasi manusia pada Muslim Uyghur di Xinjiang. Menurut laporan Financial Times dari tiga sumber, keputusan tersebut merupakan paket sanksi terhadap sejumlah negara untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia.

SenseTime diletakkan Departemen Keuangan AS pada daftar 'perusahaan komplek industri militer China', dikutip Kamis (9/12/2021).

Pada Juni lalu, Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang orang untuk berinvestasi pada perusahaan di dalam daftar. Langkah ini mengikuti keputusan era Presiden Donald Trump yang dimaksudkan mengatasi ancaman keamanan nasional.

Financial Times melaporkan pihak Gedung Putih menolak berkomentar soal SenseTime dan sanksi. Sementara Departemen Keuangan tidak menanggapi permintaan komentar.

Sedangkan SenseTime, dituliskan Financial Times, tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Keputusan ini kemungkinan akan berdampak pada para pemegang saham asal AS di SenseTime. Sebut saja, perusahaan ekuitas swasta AS dengan 3% saham di sana Silver Lake yang setuju mengunci sebagian sahamnya setelah enam bulan IPO.

Nama lain yang punya saham di sana adalah Fidelity dan Qualcomm. HSBC juga merupakan satu-satunya bank investasi dari barat yang terlibat dengan IPO.

Sebelumnya SenseTime juga telah masuk dalam daftar hitam departemen perdagangan AS atau daftar entitas tahun 2019. Ini juga membuat sejumlah investor yang menghindar setelah perusahaan masuk ke daftar tersebut.

Sanksi untuk SenseTime jadi upaya terbaru AS menghukum China karena penindasan Uyghur yang berjumlah lebih dari 1 juta orang dan etnis minoritas lain. Mereka menjadi target penahanan dan kerja paksa di sejumlah kamp di Xinjiang barat laut.

Pihak China membantah tudingan tersebut. Mereka menyebut tempat itu sebagai kamp pendidikan.

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman mengatakan Joe Biden akan terus menargetkan sanksi terkait Xinjiang. Sementara soal apakah AS akan menuntut pejabat China yang terlibat dalam kebijakan, dia mengatakan,"Kita harus mempertimbangkan setiap pilihan yang masuk akal".

Baca: No Debat! Xi Jinping Resmi Matikan Bitcoin Cs di China

(npb/npb)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Orang Bernama Alexa Ini Mau Ganti Nama Karena Amazon, Kenapa?