2 Tahun Diblokir AS, Bos Huawei: Kami Sudah Terbiasa

Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
24 September 2021 18:37
FILE PHOTO: People walk past a sign board of Huawei at CES (Consumer Electronics Show) Asia 2016 in Shanghai, China May 12, 2016. REUTERS/Aly Song/File Photo

Jakarta, CNBC Indonesia - Huawei diketahui telah masuk entity list Amerika Serikat (AS) sejak 2019 oleh Presiden Donald Trump. Bahkan kabarnya sanksi itu bisa dilanjutkan pada pemerintahan Joe Biden.

Rotating Chairman Huawei, Eric Xu, menyebut pihaknya sudah terbiasa dengan hal tersebut sejak dijatuhi sanksi dua tahun lalu.

"Sejak 16 Mei 20119, perusahaan kami terbiasa dengan sanksi AS tidak peduli (sanksi) lebih insentif atau kurang," kata Eric Xu, di Huawei Connect 2021: Dive into Digital, Jumat (24/9/2021).


Selain itu, Eric Xu mengatakan pekerjanya juga menikmati hidup dan bekerja di bawah sanksi tersebut. "Orang telah terbiasa hidup dan bekerja. Pekerja juga menikmati hidup dan bekerja di bawah listing," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri perdagangan AS, Gina Raimondo menegaskan pemerintah Joe Biden akan mengambil tindakan lebih lanjut pada Huawei. Ini bersamaan dengan desakan anggota parlemen Partai Republik untuk mengambil tindakan pada raksasa teknologi dunia.

Pemerintah menyebut Huawei sebagai ancaman nasional dalam berbagai alasan. Selain itu mengajak negara lain untuk tidak menggunakan peralatan 5G dari Huawei.

Melansir Reuters, pihak AS mengatakan hubungan Huawei dengan pemerintah China perusahaan rentan pada tekanan pemerintah China dalam spionase.

Selain itu, pemerintah AS juga masih belum memutuskan status Honor. Huawei menjual perusahaan itu ke konsorsium terdiri dari 30 agen dan dealer pada November 2020.

Namun ada yang meminta Honor juga dimasukkan dalam Entity List. Ini datang dari 14 anggota parlemen dari Partai Republik Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga menyebutkan Honor dijual untuk menghindari kebijakan kontrol ekspor AS.

Pemerintah AS juga belum satu suara soal status Honor. Laporan Washington Post menyebut mereka sudah melakukan pertemuan membahas ini.

Pentagon dan Departemen Energi memiliki pendapat Honor harus masuk ke Entity List. Untuk Departemen Perdagangan dan Departemen Luar Negeri tidak berpendapat yang sama.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Siasat Baru Huawei Bertahan Hidup dari Gencetan Trump


(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading