Anak Buah Biden Bicara Sanksi Blokir Huawei, Ada Apa?

Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
24 September 2021 15:47
U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo speaks during a Reuters interview at the Department of Commerce in Washington U.S., September 23, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Joe Biden dipastikan akan mengambil tindakan lebih lanjut pada perusahaan telekomunikasi asal China, Huawei. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Gina Raimondo.

Pengumuman Gina Raimondo ini dilakukan setelah sejumlah sejumlah anggota parlemen Partai Republik mendesak pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.

Washington juga menyebut Huawei sebagai ancaman keamanan nasional dalam berbagai alasan. Selain itu juga mengajak negara lain untuk tidak menggunakan peralatan 5G dari perusahaan tersebut.


Menurut pihak AS yang mengutip hubungan Huawei dengan pemerintah China, menyebut perusahaan rentan pada 'tekanan pemerintah China untuk berpartisipasi dalam spionase', seperti dikutip dari Reuters, Jumat (24/9/2021).

Gina Raimondo juga memastikan dirinya tidak akan melunak pada Huawei. Dia menambahkan anggota parlemen tidak perlu khawatir.

Huawei telah berada di daftar entitas AS sejak Mei 2019 oleh Pemerintah Donald Trump. Menurut Raimondo daftar itu 'merupakan alat sangat kuat dan akan menggunakannya semaksimal mungkin untuk melindungi keamanan nasional Amerika'.

"Apakah kami akan berbuat lebih? Jika dibutuhkan, iya," ujarnya.

Reuters melaporkan Huawei menolak berkomentar soal komentar Gina Raimondo itu.

Di sisi lain, AS juga belum memutuskan status Honor. Perusahaan itu diketahui dijual Huawei pada November 2020 kepada konsorsium terdiri dari 30 agen dan dealer.

Bulan lalu 14 anggota parlemen dari Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Departemen Perdagangan menjebloskan Honor ke Entity List.

Menurut anggota tersebut, Honor dijual untuk 'menghindari kebijakan kontrol ekspor AS'.

Sementara berdasarkan laporan Washington Post, suara pemerintah AS terpecah soal Honor. Dikabarkan Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Departemen Energi dan Pentagon telah melakukan pertemuan.

Hasilnya Pentagon dan Departemen Energi ingin Honor masuk dalam daftar. Sedangkan Departemen Perdagangan dan Departemen Luar Negeri memiliki pandangan yang berbeda.

Sejak Mei 2019, Presiden AS ke-45, Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada Huawei. Raksasa China ini harus memiliki izin khusus dari Departemen Perdagangan AS untuk menggunakan teknologi AS. Hal ini membuat smartphone Huawei tak mendapat lisensi Android dari Google.

Sanksi ini kemudian diperluas dengan mewajibkan perusahaan seluruh dunia yang menggunakan teknologi AS dalam membuat semikonduktor dan menjualnya kepada Huawei untuk memperoleh izin AS. Dampaknya, HiSilicon perusahaan milik Huawei yang membuat chipset Kirin untuk perangkat Huawei ditutup karena tak mendapatkan bahan baku dan teknologi chipset.


[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading