Vaksin Nusantara jadi Kontroversi, Ini Sikap Tegas IDI

Jakarta, CNBC Indonesia - Vaksin Nusantara jadi kontroversi. Pasalnya Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) tak memberikan izin uji klinis tahap II karena vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini tak memenuhi kaidah penelitian yang dipersyaratkan.

Namun penelitian vaksin ini masih berlanjut. Bahkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan beberapa tokoh publik seperti Gatot Nurmantyo dan Aburizal Bakri bersedia disuntikkan vaksin berbasis dendritik ini yang banyak digunakan untuk para penderita kanker.

Pilihan Redaksi Ical Hingga Gatot, Deretan Tokoh yang Disuntik Vaksin Terawan Komponen Vaksin Nusantara dr Terawan Ternyata Impor dari AS Jadi Kontroversi, Peneliti Vaksin Nusantara Buka-bukaan

Dua sikap yang saling bertentangan ini menimbulkan polemik dan kebingungan di publik soal siapa yang harus didengarkan.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendorong peneliti vaksin Nusantara untuk mengikuti arahan BPOM. Alasannya, otoritas obat Indonesia ini memiliki standar pengawasan dan penilaian yang berlaku di internasional.

"Tahapan-tahapan seharusnya hormati bersama, karena BPOM sudah kita amanahi bersama oleh negara kita bahkan dikuatkan dengan peraturan," kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih dalam program Profit CNBC Indonesia, Kamis (15/4/2021).

Menurutnya vaksin Nusantara bukan mengenai nasionalisme. Namun inovasi yang dikerjakan tetap harus mengikuti prosedur penelitian yang baik di bidang vaksin. Termasuk juga masalah keilmuan tidak sama seperti yang lain dan netral. Bahkan tidak mendukung orang tertentu termasuk pejabat.

"Siapapun yang melakukan pengembangan vaksin, lihat prosedur fakta ilmiah. Kalau dilakukan penilaian Badan POM ada keraguan di Badan POM ada komisi ahli di situ yang bisa menjelaskan ke publik," kata dia.

Daeng Faqih juga menjelaskan jika ada yang kurang layak, dapat segera dilakukan revisi oleh tim peneliti. Jadi menurutnya tidak ada alasan untuk adanya pertentangan.

Diapun sangat mendukung adanya vaksin dari dalam negeri. Namun tidak setuju jika ada prosedur keilmuan yang tidak dilakukan dengan baik.

"Tapi mohon maaf prosedur keilmuan tentang pengawasan mutu pengembangan vaksin tidak dilalui dengan baik, kami juga tidak setuju," jelas Daeng Faqih.

[Gambas:Video CNBC]

Pages

Next