Ramai-ramai Wakil Rakyat Kritik BPOM Soal Vaksin Nusantara

Jakarta, CNBC Indonesia - Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto menjadi salah satu bahasan yang mengemuka dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berlangsung, Selasa (23/3/2021).

Dalam sesi interupsi anggota dewan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar mengingatkan kalau rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga tim riset Vaksin Nusantara pada 10 Maret 2021 telah melahirkan kesepakatan.

Salah satunya adalah mendesak BPOM untuk segera mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) tahap II terhadap kandidat Vaksin Nusantara. Tujuannya adalah agar penelitian itu dapat segera dituntaskan.

"Untuk itu pimpinan, saya minta agar pimpinan DPR RI yang terhormat mengirim surat kepada pemerintah agar Vaksin Nusantara ini segera terwujud. Kita usahakan, kita hindari, jangan sampai ada tangan-tangan yang menghalangi atau menghambat terwujudnya Vaksin Nusantara atau vaksin produk bangsa sendiri, bangsa kita tercinta," ujar Ansory.

Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco mengungkapkan secara prinsip semua pimpinan DPR RI mendukung pengembangan Vaksin Nusantara. Hal tersebut, menurut Dasco, juga sudah dibahas dalam rapat pimpinan kemarin.

"Kami akan meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan juga mungkin Pak Ansory dan teman-teman di Komisi IX DPR RI tolong dipelajari lagi aturannya bahwa memang tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan, tidak ada aturannya itu BPOM mengeluarkan izin PPUK. Coba dilihat lagi sekali lagi," ujarnya.

Baca: Kontroversi Vaksin Nusantara Terawan Hingga Disetop Sementara

"Sehingga Vaksin Nusantara yang sudah terdaftar di WHO yang sudah uji klinis fase I seharusnya tidak dihambat di fase II ataupun fase III yang vaksin-vaksin lain itu langsung fase III di Indonesia ini boleh gitu lho. Jadi nanti kami dengan pimpinan DPR akan mengambil kepada pemerintah untuk kita semua mendukung vaksin anak bangsa ini terwujud," lanjutnya.

Merespons pernyataan Dasco, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI. Menurut dia, pandemi Covid-19 merupakan ujian agar Indonesia bisa memiliki kedaulatan di sektor kesehatan.

"Oleh sebab itu, ketika Vaksin Nusantara dihambat lajunya, dipersulit langkahnya, bahkan sudah masuk pada fase I lalu suruh mundur lagi, tentu ini keprihatinan kita semuanya," kata Ninik, sapaan akrab Nihayatul.

"Oleh sebab itu, kita, saya pribadi, mendukung pimpinan untuk segera mengambil sikap agar Vaksin Nusantara ini segera ditindaklanjuti. Karena inilah satu-satunya yang nanti akan menjadi vaksin yang dimiliki anak bangsa dan menjadikan kita akan bangga bahwa Indonesia memiliki kedaulatan kesehatan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ninik mengungkapkan, karya anak bangsa lainnya, yaitu Vaksin Merah Putih, baru diproduksi tahun depan.

"Kalau kita bisa mendorong kalau Vaksin Nusantara ini bisa direalisasikan, herd immunity kita bisa tercapai dan kita tidak lagi punya ketergantungan yang besar kepada luar negeri terhadap kesehatan kita. Dengan 270 juta rakyat Indonesia perlu kita pikirkan bersama hak yang paling dasar selain pendidikan yakni hak kesehatan warga negara Indonesia," ujarnya.

Menanggapi tanggapan Ninik, Dasco mengingatkan kalau rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dan mitra kerja per 10 Maret lalu hasilnya bersifat mengikat.

"Dan kita sayangkan kemudian BPOM membuat statement atau mungkin surat yang menafikan hasil rapat kerja tersebut," kata Dasco.

"Oleh karena itu, kami akan minta juga Komisi IX DPR RI untuk berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI untuk kita segera mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu supaya Vaksin Nusantara ini bisa kita dorong untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia," lanjutnya.

Pages

Next