Terbongkar Alasan Trump Jatuhkan Sanksi Khusus ke Xiaomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Akhirnya alasan pemerintah AS memasukkan Xiaomi ke daftar hitamnya terbongkar. Latar belakangnya karena CEO Lei Jun pernah menerima penghargaan dari pemerintah China tahun 2019 lalu.

Alasan ini terdapat dalam sebuah laporan pengajuan hukum Departemen Pertahanan AS untuk menanggapi gigatan di Pengadilan Distrik AS, Washington DC. Tuntutan itu bertujuan untuk Xiaomi dapat membatalkan keputusan tersebut.

Pilihan Redaksi Tesla Amankan Baterai Mobil Listrik dari Sini, Ada dari RI? 7 Orang Jatuh Sakit Setelah Divaksin Sinovac, 2 Rawat Serius Kapan Pandemi Covid-19 Berakhir? Ini Penjelasan Direktur WHO

Lei Jun diketahui menerima penghargaan Pembangun Sosialisme yang Luarbiasa dengan Karakteristik China dari Kementerian Perindustrian dan teknologi Informasi setempat. Penghargaan tersebut diberikan pada 100 orang eksekutif negara tersebut.

Penghargaan tersebut juga dibangga-banggakan Xiaomi dengan memasukkannya laman biografi Lei Jun di laman resmi perusahaan setta laporan tahunannya, dikutip Wall Street Journal, Senin (8/3/2021).

Selain penghargaan, Xiaomi diketahui melakukan rencana investasi untuk teknologi seperti 5G dan artificial intelligence. Kedua alasan itu cukup bagi Departemen Pertahanan AS menjebloskan raksasa teknologi China pada daftar hitamnya.

Juru Bicara Xiaomi tidak langsung mengomentari laporan tersebut. Namun sebelumnya perusahaan menegaskan tidak memiliki hubungan apapun dengan militer China dan mengatakan menjual produk serta layanannya hanya untuk penggunaan sipil dan komersial.

Sebagai informasi, hukuman pada Xiaomi yang diterima Januari lalu berbeda dengan nasib yang diperoleh raksasa China lainnya, Huawei. Xiaomi masih bisa melakukan impor teknologi dari Amerika Serikat tanpa lisensi khusus.

Dampak hukuman ini, Xiaomi akan kehilangan investasi dari Amerika Serikat. Termasuk juga investor AS dilarang melakukan investasi dan mereka yang memiliki saham di perusahaan itu juga harus melepaskan atau menjualnya.

Aturan ini berasal dari undang-undang 1999, yaitu Departemen Pertahanan AS harus menyusun daftar perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh militer china. Januari lalu, pemerintah AS telah memasukkan 35 perusahaan termasuk perusahaan minyak CNOOC dan chipset SMIC.

Sementara Huawei dengan entity list membuat perusahaan tersebut tidak bisa lagi berbisnis dengan perusahaan AS secara bebas. Huawei perlu izin khusus dari Departemen Perdagangan AS sebelum melakukan aktivitas tersebut.

Dampaknya, perangkat Huawei keluaran Mei 2019 dan selanjutnya tidak mendapatkan lisensi penggunaan Android. Dengan begitu pengguna perangkat tidak bisa menikmati aplikasi bawaan aplikasi Google seperti Gmail, Playstore, Youtube dan Maps.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Setelah PHK, Giliran Bos Xiaomi Mengundurkan Diri