Grab & Gojek Buka Suara Soal Polemik Ojol Angkut Penumpang
Arif Budiansyah, CNBC Indonesia
14 April 2020 08:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Mengenai aturan beroperasinya ojek online (ojol) membawa penumpang ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku kini menjadi polemik. Grab & Gojek pun menyatakan sikap bahwa mereka masih menunggu kepastian dari kebijakan resmi pemerintah.
Dalam hal ini, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Pandjaitan menerbitkan aturan PM No.18 tahun 2020 yang izinkan ojol beroperasi di tengah wabah corona Covid-19. Sedangkan, Gubernur Jakarta melarang.
Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan pihaknya masih menunggu PM 18 diundangkan dan secara resmi berlaku.
"Mewakili mitra pengemudi Grab, kami ingin mengapresiasi pemerintah yang telah mendengar masukan kami dan para mitra terkait PM 18 yang kini sedang dalam proses perundangan. Grab telah dan akan terus mempersiapkan berbagai prosedur kesehatan yang diatur dalam PM 18 ini, serta memastikan kesiapan mitra pengemudi dan penumpang," ujarnya Senin (13/4/2020)
Chief of Corporate Affairs Gojek Nila Marita mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, Gojek menyambut baik Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 yang mengizinkan moda transportasi roda dua untuk mengangkut penumpang selama periode PSBB.
"Dikeluarkannya Permenhub tersebut tentu dapat membantu mobilitas kelompok masyarakat yang masih diperbolehkan beraktivitas di luar rumah sesuai ketentuan PSBB. Di sisi lain, aktivitas ojek online untuk mengangkut penumpang juga dapat membantu mitra driver dalam menjaga penghasilan mereka untuk keluarganya," ujar Nila. "Adapun saat ini kami masih menunggu secara resmi mengenai kapan Permenhub tersebut diberlakukan."
Namun, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati membantah adanya kontradiksi tersebut. Menurutnya, aturan ini sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9 Tahun 2020.
"Tidak bertentangan dengan Permenkes. Permenhub ini sudah langsung berkoordinasi dengan unsur terkait. Bahkan kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkes, dengan pihak dari Pemprov DKI sudah kami lakukan koordinasi," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (12/4/20).
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa ojek online bisa mengangkut penumpang hanya sampai program bantuan sosial sudah terlaksana.
"Bapak Luhut sudah lapor. Intinya Permenhub efektif berlaku sampai dengan program bantuan sosial itu terlaksana. Jika setelah program bantuan sosial berjalan maka Permenhub menyesuaikan jadi kita tetap mengacu Permenkes mengenai physical distancing di mana jaga jarak hal prioritas meski aturan Permenhub ada protokol kesehatan, disinfektan, alat perlindung dan lain sebagainya," ujar Doni Munardo dalam konferensi pers online, Senin (13/4/2020).
(roy/roy) Next Article Terungkap! Ini Alasan Ojek Online Jadi Langka Saat Lebaran
Dalam hal ini, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Pandjaitan menerbitkan aturan PM No.18 tahun 2020 yang izinkan ojol beroperasi di tengah wabah corona Covid-19. Sedangkan, Gubernur Jakarta melarang.
Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno mengatakan pihaknya masih menunggu PM 18 diundangkan dan secara resmi berlaku.
Chief of Corporate Affairs Gojek Nila Marita mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, Gojek menyambut baik Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 yang mengizinkan moda transportasi roda dua untuk mengangkut penumpang selama periode PSBB.
"Dikeluarkannya Permenhub tersebut tentu dapat membantu mobilitas kelompok masyarakat yang masih diperbolehkan beraktivitas di luar rumah sesuai ketentuan PSBB. Di sisi lain, aktivitas ojek online untuk mengangkut penumpang juga dapat membantu mitra driver dalam menjaga penghasilan mereka untuk keluarganya," ujar Nila. "Adapun saat ini kami masih menunggu secara resmi mengenai kapan Permenhub tersebut diberlakukan."
Namun, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati membantah adanya kontradiksi tersebut. Menurutnya, aturan ini sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9 Tahun 2020.
"Tidak bertentangan dengan Permenkes. Permenhub ini sudah langsung berkoordinasi dengan unsur terkait. Bahkan kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkes, dengan pihak dari Pemprov DKI sudah kami lakukan koordinasi," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (12/4/20).
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa ojek online bisa mengangkut penumpang hanya sampai program bantuan sosial sudah terlaksana.
"Bapak Luhut sudah lapor. Intinya Permenhub efektif berlaku sampai dengan program bantuan sosial itu terlaksana. Jika setelah program bantuan sosial berjalan maka Permenhub menyesuaikan jadi kita tetap mengacu Permenkes mengenai physical distancing di mana jaga jarak hal prioritas meski aturan Permenhub ada protokol kesehatan, disinfektan, alat perlindung dan lain sebagainya," ujar Doni Munardo dalam konferensi pers online, Senin (13/4/2020).
(roy/roy) Next Article Terungkap! Ini Alasan Ojek Online Jadi Langka Saat Lebaran
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular