Draft Masuk DPR, Sebentar Lagi RI Punya UU Perlindungan Data
Arif Budiansyah, CNBC Indonesia
28 January 2020 18:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pihaknya telah menyerahkan draf Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke DPR RI pada akhir minggu lalu. Menurutnya RUU PDP sudah sangat penting untuk diterapkan di Indonesia.
Didorongnya RUU PDP tak terlepas dari dikirimnya surat yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas hal tersebut. Adapun surat yang dimaksud telah ditandatangani Jokowi pada akhir pekan kemarin.
"Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini presiden sudah menyampaikan surat presiden kepada dpr. Jadi RUU PDP itu sudah dikirim ke dpr dan siap didiskusikan," Johnny, di kantor Kominfo, (28/1/2020).
"Bahwa perlindungan data ini sangat penting karena kehidupan sekarang sangat berlandaskan pada di dunia digital," tambahnya.
Selain itu, Ditjen Aptika, Semuel Abrijani berujar dengan adanya regulasi perlindungan data ini akan ada mekanisme sanksi kepada pelanggar baik perdata maupun pidana.
"Secara prinsip RUU PDP di dunia semuanya sama namun pada sanksi baru disetiap negara berbeda, di Indonesia bahkan ada pengaturan sanksi sampai 1 miliar. Namun tetap dipisahkan ada perdata dan perdana," kata Semuel.
Dalam RUU PDP ini sendiri akan terdiri dari 72 Pasal dan 15 Bab. Namun isinya sendiri masih dapat bertambah maupun berkurang sesuai hasil diskusi bersama DPR
Johnny menjelaskan kalau di ASEAN empat negara yang punya RUU nya sendiri yaitu Singapura Thailand Malaysia dan Filipina.
Sedangkan di dunia sudah ada 126 negara yang punya RUU PDP jika ini disahkan Indonesia akan menjadi negara ke 127 yang memiliki regulasi hukum untuk perlindungan data.
(roy/roy) Next Article Jadi Menteri Kominfo, Johnny Plate Mau Dipanggil Chief Juga?
Didorongnya RUU PDP tak terlepas dari dikirimnya surat yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas hal tersebut. Adapun surat yang dimaksud telah ditandatangani Jokowi pada akhir pekan kemarin.
"Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini presiden sudah menyampaikan surat presiden kepada dpr. Jadi RUU PDP itu sudah dikirim ke dpr dan siap didiskusikan," Johnny, di kantor Kominfo, (28/1/2020).
Selain itu, Ditjen Aptika, Semuel Abrijani berujar dengan adanya regulasi perlindungan data ini akan ada mekanisme sanksi kepada pelanggar baik perdata maupun pidana.
"Secara prinsip RUU PDP di dunia semuanya sama namun pada sanksi baru disetiap negara berbeda, di Indonesia bahkan ada pengaturan sanksi sampai 1 miliar. Namun tetap dipisahkan ada perdata dan perdana," kata Semuel.
Dalam RUU PDP ini sendiri akan terdiri dari 72 Pasal dan 15 Bab. Namun isinya sendiri masih dapat bertambah maupun berkurang sesuai hasil diskusi bersama DPR
Johnny menjelaskan kalau di ASEAN empat negara yang punya RUU nya sendiri yaitu Singapura Thailand Malaysia dan Filipina.
Sedangkan di dunia sudah ada 126 negara yang punya RUU PDP jika ini disahkan Indonesia akan menjadi negara ke 127 yang memiliki regulasi hukum untuk perlindungan data.
(roy/roy) Next Article Jadi Menteri Kominfo, Johnny Plate Mau Dipanggil Chief Juga?
Most Popular