RI Ingin Pajaki Netflix & Google Cs, Hati-hati Dengan Hal Ini

Tech - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
13 December 2019 19:03
Indonesia berencana meluncurkan aturan omnibus law yang salah satu akan membuat Indonesia punya kuasa tarik pajak dari Netflix, Google dan Facebook Cs.
Jakarta, CNBC Indonesia - Awal tahun ini, Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah menerbitkan nota kebijakan pemajakan digital. Apa keuntungan dan kerugian jika pajak itu diterapkan di Indonesia?

Dalam nota kebijakan pemajakan digital itu, OECD menawarkan dua pilar. Yakni, realokasi hak pemajakan atas penghasilan yang berasal dari transaksi ekonomi digital serta pengenaan tarif pajak minimum.


Peneliti DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan, dari konsensus itu, beberapa negara-negara maju menolak untuk menerapkan itu. Beberapa negara itu di antaranya Amerika Serikat (AS). Memang sudah bukan rahasia lagi, sebagian besar perusahaan raksasa digital itu berbasis di Amerika Serikat, seperti Netflix, Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon.


India, negara yang perekonomiannya hampir mirip dengan Indonesia, kata Bawono juga bahkan tidak terlalu antusias mengikuti konsesus OECD tersebut.

Pasalnya, kata Bawono konsensus perpajakan digital ini akan susah terjadi dan akan berdampak pada sistem pajak internasional yang selama ini berlangsung.

"Pencapaian konsensus global dapat berlangsung alot, karena setiap negara memiliki preferensi yang berbeda-beda," tuturnya dalam bincang publik dengan media di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Indonesia, kata Bawono semestinya bisa melihat perusahaan multinational menjadi sistem kesatuan yang harus dikejar satu persatu.

Apabila pajak digital diterapkan, Indonesia sudah dipastikan bisa menambah sengketa perpajakan internasional. Pihak yang bersengketa menggunakan dasar hukum yang berbeda, yaitu ketentuan hukum domestik dan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B.

"Karena pada umumnya scope P3B hanya terkait terkait UU PPh. Artinya pengaturan melalui PPh rentan untuk 'dibatalkan' oleh P3B. pengaturan PPh atas digital dalam omnibus law seharusnya tidak hanya memperluas status BUT namun juga bagaimana menjamin tax base yg merefleksikan alokasi laba yg lbh adil," ujarnya.

Sementara, Kementerian Keuangan bersih kukuh menyebutkan, ada potensi basis sumber pajak negara tergerus jika perusahaan teknologi besar tidak bersedia membayar pajak. Padahal, mereka meraup pendapatan dari pasar di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, aktif bersama forum G-20 menggagas kerja sama perpajakan internasional dan peningkatan transparansi perpajakan di tingkat global.


(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading