
Tanpa Ragu! Dahlan Sebut Rudiantara Cocok jadi Bos PLN
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
28 November 2019 10:04

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menuliskan sederet kiprah Rudiantara. Nama yang belakangan disebut-sebut sebagai calon kuat Direktur Utama Dirut PT PLN (Persero).
Dahlan menilai, memang sulit mencari dirut baru PLN saat ini. Meski banyak orang hebat di internal PLN, namun menurutnya orang-orang tersebut belum dikenal oleh para pengambil putusan.
"Dikenal itu penting. Untuk diketahui akan bisa dipercaya atau tidak. Terutama kemampuan dan integritas mereka," kata Dahlan lewat tulisannya yang diunggah melalui Disway.id, Rabu (27/11/2019).
Selain itu, dia menegaskan, memilih dirut perusahaan sekelas PLN memang juga harus mempertimbangkan iklim kerja di dalam perseroan. Iklim tersebut juga bisa meliputi pembelahan kubu-kubu tertentu di antara internal perusahaan.
"Setidaknya Rudiantara tidak terlibat perkubuan itu. Memang ia pernah menjabat Wakil Direktur Utama PLN. Tapi itu sudah 10 tahun lalu. Sebelum ada kubu-kubuan," kata Dahlan.
Di sisi lain, dia mengakui bahwa Rudiantara bukan orang teknik, khususnya elektro. Namun, pengalaman 5 tahun sebagai Wadirut PLN membuat Rudiantara sudah sangat paham masalah PLN, bahkan sampai ke urusan teknis sekalipun.
Dengan demikian, Dahlan sampai menyebut Rudiantara sebagai 'orang dalam' PLN. Betapa tidak, Dahlan melanjutkan, di PLN Rudiantara banyak menangani energi primer.
"Yakni yang menangani pengadaan solar, batu bara, gas, dan sejenisnya. Di zaman ialah PLTGU Muara Tawar berubah total. Dari 100 persen Solar ke 100 persen gas," bebernya.
Langkah itu sekaligus menunjukkan adanya penghematan sekitar Rp 3 triliun setahun. Sayangnya, di era Dahlan menjabat Dirut PLN, Rudiantara tak masuk dalam BOD.
"Padahal, saya menilai ia mampu. Beberapa staf juga mengusulkannya. Tapi saya telanjur menghapus jabatan wadirut. Sedang untuk menjadikannya direktur saya merasa tidak sopan: menurunkan jabatannya."
Terlepas dari itu, Dahlan tetap mengaku salut pada pengambil keputusan yang menyodorkan nama Rudiantara. Ia bilang, pemilihan Rudiantara bisa menghindarkan PLN dari persoalan tarik-menarik.
"Sesekali alumni Universitas Padjadjaran Bandung menjabat Dirut PLN. Memang bukan dari fakultas tekniknya, tapi dari jurusan statistik. Tidak terlalu jauh. Pasti lebih baik dari sekadar lulusan pesantren seperti saya," Dahlan memberikan rekomendasi.
Terlebih, Dahlan menyebut, Rudiantara pernah menjadi Wadirut Semen Gresik. Pernah juga jadi CEO banyak perusahaan besar.
Dengan catatan itu, dikatakan bahwa naluri bisnis Rudiantara sangat baik. Dia mengklaim, keahlian Rudiantara di bidang keuangan juga istimewa.
"Di PLN itu titik beratnya "hanya" pada leadership. Ahli-ahlinya luar biasa banyak. Yang lebih berat adalah masalah politiknya. Saya bisa bercerita banyak soal ini."
Ia mengaku salut dengan Menteri BUMN Erick Thohir jika benar nama Rudiantara diajukan.
"Saya justru salut kepada orang yang punya ide menempatkan mantan menteri itu ke Dirut PLN. Kok terpikir ya," kata Dahlan.
Lebih lanjut, Dahlan juga mengulas anggapan Rudiantara turun kelas dari sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dahlan menilai, ejekan bahwa dari Menteri Kominfo ke Dirut PLN itu turun kelas pasti datang dari orang yang sangat sadar-kelas.
"Rudiantara tidak harus merasa turun kelas. Harus merasa naik kelas," tegas Dahlan memberikan pandangan untuk Rudiantara.
Seolah mendukung pencalonan itu, Dahlan tak merekomendasikan kepada Rudiantara untuk menolak tawaran. Dia berpendapat, dari Menteri Kominfo ke Direktur Utama PLN harusnya tidak termasuk yang bisa disindir sebagai turun pangkat.
"Memang ia kan Menteri Komunikasi dan Informatika. Tapi kan mantan. Tentu ia harus mau ditugaskan menjadi Dirut PLN," serunya.
Dahlan lantas bercerita tentang pengalamannya sebagai Dirut PLN. Kala itu, Dahlan berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok.
"Kalau ke Tiongkok saya sering diperkenalkan sebagai menteri kelistrikan," urai Dahlan.
Meski menolak dipanggil menteri, namun Dahlan akhirnya mendapatkan penjelasan bahwa di Tiongkok, kelas Dirut PLN disebut sebagai menteri.
"Terserah saja," lanjut pria kelahiran Jawa Timur itu.
"PLN memang di bawah menteri. Secara struktur. Demikian juga Pertamina. Tapi dirut dua BUMN tersebut bisa dibilang tidak kalah kelas dengan menteri," katanya.
Untuk mengukur hal tersebut, Dahlan bilang perlu melihat terlebih dahulu kelas kementerian dan perusahaan BUMN-nya. Dia menegaskan bahwa banyak kementerian yang anggaran jauh di bawah PLN atau Pertamina.
Dahlan sampai memberikan ilustrasi pengalamannya sendiri ketika diangkat jadi Menteri BUMN. Kala itu, Dahlan lebih dulu menjadi Dirut PLN sebelum masuk kabinet.
"Saya yang justru pernah turun pangkat. Saat dipindahkan dari jabatan Dirut PLN menjadi Menteri BUMN," tandasnya.
Dia menambahkan, pengakuan turun pangkat ini lantaran perbedaan gaji yang diperoleh. Dirut PLN gajinya Rp 170 juta/bulan. Sedangkan Menteri BUMN gajinya Rp 19 juta/bulan.
"Untung penurunan itu tidak terasa --saya tidak pernah melihat keduanya. Dari segi ini, siapa bilang Pak Rudiantara turun pangkat," lanjutnya.
Belum lagi, PLN punya banyak proyek dengan nilai fantastis. Proyek-proyek tersebut bisa jadi sebelumnya tidak sebanding dengan yang ada di Kementerian Kominfo.
"Terlalu banyak proyek di PLN. Terlalu besar-besar nilai proyeknya. Anggaran di PLN jauh lebih besar dari kementerian Kominfo. Dari segi anggaran Rudiantara jelas naik pangkat," urai Dahlan.
(roy/roy) Next Article Dari Menkominfo Jadi Dirut PLN, Ini Profil Rudiantara
Dahlan menilai, memang sulit mencari dirut baru PLN saat ini. Meski banyak orang hebat di internal PLN, namun menurutnya orang-orang tersebut belum dikenal oleh para pengambil putusan.
"Dikenal itu penting. Untuk diketahui akan bisa dipercaya atau tidak. Terutama kemampuan dan integritas mereka," kata Dahlan lewat tulisannya yang diunggah melalui Disway.id, Rabu (27/11/2019).
"Setidaknya Rudiantara tidak terlibat perkubuan itu. Memang ia pernah menjabat Wakil Direktur Utama PLN. Tapi itu sudah 10 tahun lalu. Sebelum ada kubu-kubuan," kata Dahlan.
Di sisi lain, dia mengakui bahwa Rudiantara bukan orang teknik, khususnya elektro. Namun, pengalaman 5 tahun sebagai Wadirut PLN membuat Rudiantara sudah sangat paham masalah PLN, bahkan sampai ke urusan teknis sekalipun.
Dengan demikian, Dahlan sampai menyebut Rudiantara sebagai 'orang dalam' PLN. Betapa tidak, Dahlan melanjutkan, di PLN Rudiantara banyak menangani energi primer.
"Yakni yang menangani pengadaan solar, batu bara, gas, dan sejenisnya. Di zaman ialah PLTGU Muara Tawar berubah total. Dari 100 persen Solar ke 100 persen gas," bebernya.
Langkah itu sekaligus menunjukkan adanya penghematan sekitar Rp 3 triliun setahun. Sayangnya, di era Dahlan menjabat Dirut PLN, Rudiantara tak masuk dalam BOD.
"Padahal, saya menilai ia mampu. Beberapa staf juga mengusulkannya. Tapi saya telanjur menghapus jabatan wadirut. Sedang untuk menjadikannya direktur saya merasa tidak sopan: menurunkan jabatannya."
Terlepas dari itu, Dahlan tetap mengaku salut pada pengambil keputusan yang menyodorkan nama Rudiantara. Ia bilang, pemilihan Rudiantara bisa menghindarkan PLN dari persoalan tarik-menarik.
"Sesekali alumni Universitas Padjadjaran Bandung menjabat Dirut PLN. Memang bukan dari fakultas tekniknya, tapi dari jurusan statistik. Tidak terlalu jauh. Pasti lebih baik dari sekadar lulusan pesantren seperti saya," Dahlan memberikan rekomendasi.
Terlebih, Dahlan menyebut, Rudiantara pernah menjadi Wadirut Semen Gresik. Pernah juga jadi CEO banyak perusahaan besar.
Dengan catatan itu, dikatakan bahwa naluri bisnis Rudiantara sangat baik. Dia mengklaim, keahlian Rudiantara di bidang keuangan juga istimewa.
"Di PLN itu titik beratnya "hanya" pada leadership. Ahli-ahlinya luar biasa banyak. Yang lebih berat adalah masalah politiknya. Saya bisa bercerita banyak soal ini."
Ia mengaku salut dengan Menteri BUMN Erick Thohir jika benar nama Rudiantara diajukan.
"Saya justru salut kepada orang yang punya ide menempatkan mantan menteri itu ke Dirut PLN. Kok terpikir ya," kata Dahlan.
Lebih lanjut, Dahlan juga mengulas anggapan Rudiantara turun kelas dari sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dahlan menilai, ejekan bahwa dari Menteri Kominfo ke Dirut PLN itu turun kelas pasti datang dari orang yang sangat sadar-kelas.
"Rudiantara tidak harus merasa turun kelas. Harus merasa naik kelas," tegas Dahlan memberikan pandangan untuk Rudiantara.
Seolah mendukung pencalonan itu, Dahlan tak merekomendasikan kepada Rudiantara untuk menolak tawaran. Dia berpendapat, dari Menteri Kominfo ke Direktur Utama PLN harusnya tidak termasuk yang bisa disindir sebagai turun pangkat.
"Memang ia kan Menteri Komunikasi dan Informatika. Tapi kan mantan. Tentu ia harus mau ditugaskan menjadi Dirut PLN," serunya.
"Kalau ke Tiongkok saya sering diperkenalkan sebagai menteri kelistrikan," urai Dahlan.
Meski menolak dipanggil menteri, namun Dahlan akhirnya mendapatkan penjelasan bahwa di Tiongkok, kelas Dirut PLN disebut sebagai menteri.
"Terserah saja," lanjut pria kelahiran Jawa Timur itu.
"PLN memang di bawah menteri. Secara struktur. Demikian juga Pertamina. Tapi dirut dua BUMN tersebut bisa dibilang tidak kalah kelas dengan menteri," katanya.
Untuk mengukur hal tersebut, Dahlan bilang perlu melihat terlebih dahulu kelas kementerian dan perusahaan BUMN-nya. Dia menegaskan bahwa banyak kementerian yang anggaran jauh di bawah PLN atau Pertamina.
Dahlan sampai memberikan ilustrasi pengalamannya sendiri ketika diangkat jadi Menteri BUMN. Kala itu, Dahlan lebih dulu menjadi Dirut PLN sebelum masuk kabinet.
"Saya yang justru pernah turun pangkat. Saat dipindahkan dari jabatan Dirut PLN menjadi Menteri BUMN," tandasnya.
Dia menambahkan, pengakuan turun pangkat ini lantaran perbedaan gaji yang diperoleh. Dirut PLN gajinya Rp 170 juta/bulan. Sedangkan Menteri BUMN gajinya Rp 19 juta/bulan.
"Untung penurunan itu tidak terasa --saya tidak pernah melihat keduanya. Dari segi ini, siapa bilang Pak Rudiantara turun pangkat," lanjutnya.
Belum lagi, PLN punya banyak proyek dengan nilai fantastis. Proyek-proyek tersebut bisa jadi sebelumnya tidak sebanding dengan yang ada di Kementerian Kominfo.
"Terlalu banyak proyek di PLN. Terlalu besar-besar nilai proyeknya. Anggaran di PLN jauh lebih besar dari kementerian Kominfo. Dari segi anggaran Rudiantara jelas naik pangkat," urai Dahlan.
(roy/roy) Next Article Dari Menkominfo Jadi Dirut PLN, Ini Profil Rudiantara
Most Popular