Lem Aibon Rp 82 M, E-Budgeting Versi Ahok dan Anies Baswedan
Roy Franedya, CNBC Indonesia
01 November 2019 06:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 menjadi sorotan netizen. Pasalnya ditemukan anggaran sebesar Rp 82 miliar untuk beli lem Aibon dan Ballpoint Rp 124 miliar. Gubernur DKI Jakarta ini karena masalah sistem e-budgeting.
Dilansir dari detikcom, Gubernur Anies Baswedan mengatakan masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.
"Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies menyebut saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital tapi tidak smart, alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.
"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," ucap Anies.
Menanggapi hal ini, Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara. Ia menegaskan bahwa sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ujarnya.
Ahok pun menyebut banyak orang saat ini sudah mengerti e-budgeting. Dia juga tidak mau berkomentar lebih jauh.
"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-budgeting. Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," kata Ahok.
(roy/sef) Next Article Sengketa BMW, Ini Alasan Anies Tunjuk Denny Indrayana
Dilansir dari detikcom, Gubernur Anies Baswedan mengatakan masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.
"Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," ucap Anies.
Menanggapi hal ini, Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara. Ia menegaskan bahwa sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ujarnya.
Ahok pun menyebut banyak orang saat ini sudah mengerti e-budgeting. Dia juga tidak mau berkomentar lebih jauh.
"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-budgeting. Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," kata Ahok.
(roy/sef) Next Article Sengketa BMW, Ini Alasan Anies Tunjuk Denny Indrayana
Most Popular