Haji dan Umrah Bisa Online, Ribuan Usaha Kecil Terancam?

Bila nanti pemerintah tidak mengatur skema haji-umrah online ini dengan baik, maka potensi monopoli pasar oleh kedua unicorn akan terbuka lebar.

Dengan kehadiran teknologi teknologi informasi, seperti pengelolaan big data yang mumpuni, prilaku pasar dapat dengan mudah terbaca oleh perusahaan.

Apalagi data-data personal yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh terbilang cukup padat. Mulai dari data kependudukan seperti data keluarga, cap jempol, biometrik, hingga kesehatan dibutuhkan sebagai syarat pergi ke Mekah.

Belum lagi data-data prilaku pasar seperti cara berbelanja, bepergian, hingga berekreasi yang akan sangat mudah diidentifikasi dengan analisis big data.

Pilihan Redaksi Ternyata, Ini Alasan Kenapa IMEI Ponsel Wajib Terdaftar! Heboh Soal Pramugara Tak Digaji 3 bulan, Ini Kata Lion Air Soal Denda Pembatalan Order, Ini Hasil Uji Coba Grab

Pergi ke mana, beli apa, dengan siapa, berapa lama, menggunakan apa, bisa direkam dengan baik oleh penguasa data. 

Jumlahnya pun tak main-main. Kuota umrah Indonesia saat ini mencapai 1 juta orang/tahun. Sementara haji 220.000 di tahun 2018. Kuota umrah rencananya akan meningkat hingga empat kali lipat di tahun 2020.

Dengan data sebanyak dan selengkap itu, para unicorn akan dengan mudah menyusun strategi bisnis yang dapat memikat calon jemaah.

Strategi seperti bundling product dan promo bisa menjadi langkah yang diambil oleh aplikator. Seperti yang sudah-sudah.

Akibatnya, aplikator berpotensi menjadi pemain kunci dalam industri perjalanan ibadah haji dan umrah. Terlebih jika data-data yang dikuasai oleh aplikator bersifat eksklusif alias tidak dapat diakses pihak lain.

Saat aplikator sudah menjadi pemain kunci dalam industri, maka pelaku usaha lain akan semakin tersingkir.

Untuk pelaku usaha eksisting seperti agen travel, penjual barang-barang haji di Tanah Abang, hingga penjual oleh-oleh di Arab Saudi akan terpaksa masuk dalam ekosistem tersebut.

Bila tidak mau masuk, ya harus siap konsekuensi kehilangan pangsa pasar.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantoro pun menyoroti hal serupa. Menurutnya saat ini persaingan di industri agen travel umrah masih baik lantaran terdiri dari ribuan perusahaan skala kecil.

Memang ada yang skalanya cukup besar, namun belum ada yang sangat besar dan bersifat konglomerasi seperti unicorn-unicorn. Bila nanti raksasa teknologi masuk ke ranah bisnis haji dan umrah, maka posisi perusahaan-perusahaan kecil pasti akan terganggu.

Belajar Dari Taxi Online

Kasus serupa sebenarnya sudah terjadi pada ekosistem transportasi yang berubah akibat adanya aplikasi online.

Kehadiran aplikasi online dan segudang taktik promo telah memaksa beberapa perusahaan taxi konvensional untuk melakukan efisiensi besar-besaran.

Pada kasus ini, perusahaan taxi yang kodratnya mengharap untung dari pengantaran orang harus bersaing dengan aplikator yang hanya memanfaatkan pengantaran orang sebagai penggaet pengguna (user). Pada satu titik bisa saja aplikator hanya mengharap 'impas' dari operasi pengantaran orang.

Aplikator mendapat keuntungan dari hal lain seperti transaksi digital, pemesanan makanan, serta pengantaran barang. Alhasil sulit bagi Taxi konvensional untuk bertarung seimbang pada industri transportasi, terutama perihal harga.

Pemerintah Punya Peran

Maka dari itu, peran pemerintah sebagai regulator kegiatan usaha menjadi sangat penting. Bukan berarti penerapan teknologi menjadi haram hukumnya. Hanya saja batasan-batasan bagi aplikator harus diatur dengan jelas dan tegas.

Contohnya wewenang pengumpulan data jamaah yang selayaknya jangan diberikan kepada aplikator.

TIM RISET CNBC INDONESIA