Eksklusif CNBC Indonesia
Terungkap! Regulasi IMEI Sudah Digodok Sejak 3 Tahun Terakhir
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
09 July 2019 14:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyatakan regulasi pembatasan ponsel ilegal melalui verifikasi IMEI sudah digodok sejak 2-3 tahun terakhir.
Regulasi ini menjadi upaya pemerintah memberantas ponsel ilegal di Indonesia. Selama ini, tidak cukup jika hanya Bea dan Cukai yang menghadang peredaran barang ilegal. Untuk itu salah satu strateginya adalah menerapkan verifikasi nomor IMEI pada ponsel.
"Semua harus sinergis, termasuk masyarakat. Dari sisi pemerintah, kami menerapkan pemberantasan barang ilegal dari hulu ke hilir. Hulunya tugas Bea Cukai, dan hilirnya pengendalian dari sisi konsumsinya," kata Heru dalam program acara Profit CNBC Indonesia TV, Selasa (09/07/2019).
Heru mengatakan nomor IMEI ibaratnya nomor rangka kendaraan yang pasti berbeda antara satu dan yang lainnya. Pemerintah pun telah memegang data nomor IMEI resmi, dengan kerja sama dengan operator telekomunikasi penertiban ini bisa dilakukan.
"Dengan begitu yang tidak terdaftar tidak bisa nyala," kata Heru.
Selain mencegah peredaran produk ilegal, aturan ini juga bisa menciptakan level playing field dan keadilan bagi produsen. Heru menilai dari sisi fiskal pun akan terbantu, dari yang sebelumnya hilang dari ponsel ilegal.
"Produsen yang disini kan sudah memproduksi, berinovasi, menciptakan lapangan kerja, kami lindungi dari mereka yang hanya mencari jalan pintas yakni mereka yang menyelundupkan," katanya.
Setiap tahunnya diperkirakan ada 7,2 juta unit ponsel ilegal yang masuk ke pasar Indonesia, atau sekitar 600 ribu unit ponsel setiap bulannya.
Wakil Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Syaiful Hayat mengatakan, ponsel ilegal masuk dari berbagai celah, karena pelabuhan di tanah air yang bersifat terbuka. Hal ini membuat peredaran ponsel ilegal dari luar negeri sulit dikendalikan.
Simak video tentang IMEI di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy) Next Article Strategi Bea Cukai Berantas Ponsel Ilegal IMEI Tak Terdaftar
Regulasi ini menjadi upaya pemerintah memberantas ponsel ilegal di Indonesia. Selama ini, tidak cukup jika hanya Bea dan Cukai yang menghadang peredaran barang ilegal. Untuk itu salah satu strateginya adalah menerapkan verifikasi nomor IMEI pada ponsel.
"Semua harus sinergis, termasuk masyarakat. Dari sisi pemerintah, kami menerapkan pemberantasan barang ilegal dari hulu ke hilir. Hulunya tugas Bea Cukai, dan hilirnya pengendalian dari sisi konsumsinya," kata Heru dalam program acara Profit CNBC Indonesia TV, Selasa (09/07/2019).
 Foto: infografis ponsel illegal (Edward ricardo) |
"Dengan begitu yang tidak terdaftar tidak bisa nyala," kata Heru.
Selain mencegah peredaran produk ilegal, aturan ini juga bisa menciptakan level playing field dan keadilan bagi produsen. Heru menilai dari sisi fiskal pun akan terbantu, dari yang sebelumnya hilang dari ponsel ilegal.
"Produsen yang disini kan sudah memproduksi, berinovasi, menciptakan lapangan kerja, kami lindungi dari mereka yang hanya mencari jalan pintas yakni mereka yang menyelundupkan," katanya.
Setiap tahunnya diperkirakan ada 7,2 juta unit ponsel ilegal yang masuk ke pasar Indonesia, atau sekitar 600 ribu unit ponsel setiap bulannya.
Wakil Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Syaiful Hayat mengatakan, ponsel ilegal masuk dari berbagai celah, karena pelabuhan di tanah air yang bersifat terbuka. Hal ini membuat peredaran ponsel ilegal dari luar negeri sulit dikendalikan.
Simak video tentang IMEI di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy) Next Article Strategi Bea Cukai Berantas Ponsel Ilegal IMEI Tak Terdaftar
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular