Polisi Patroli Grup WhatsApp, Istana: Bukan Langkah Represif
Redaksi, CNBC Indonesia
18 June 2019 15:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staff Presiden Moeldoko angkat suara terkait patroli siber di Grup WhatsApp yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Menurutnya aksi tersebut bukan tindakan represif pemerintah terhadap masyarakat.
"Jadi, dalam konteks yang lebih luas kita lihat lebih baik. Tidak ada upaya represif dari negara, tidak. Negara memikirkan tentang keamanan nasional," kata Moeldoko seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (18/6/2019).
Moeldoko mengatakan Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah bersepakat untuk berani mengambil keputusan terbaik demi mencegah pihak atau kelompok tertentu yang berusaha mengacaukan kondisi keamanan nasional.
Salah satu metodenya, kata Moeldoko, pemerintah berhak melakukan patroli dan melakukan pemblokiran terhadap media sosial yang terindikasi mengancam keamanan dan stabilitas nasional.
"Bahwa salah satu media sosial atau Whatsapp dan seterusnya itu, apapun itu yang nyata-nyata akan mengganggu situasi keamanan nasional maka harus ada upaya untuk mengurangi tensi itu," kata Moeldoko.
Selain itu, Moeldoko turut menegaskan pelaksanaan 'patroli' siber tersebut tak akan melanggar hak privasi seseorang.
Ia menegaskan pemerintah memiliki tugas dan bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman keamanan nasional
"Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Jadi, kalau nanti tidak dilindungi karena abai, mengutamakan privasi, maka itu nanti presiden salah lho," kata Moeldoko.
Sebelumnya, kepolisian menyebut saat ini peredaran hoaks di sosial media perlahan-lahan telah menurun. Meski begitu, mereka beralih ke grup WhatsApp (WA) yang lebih tertutup.
"Beralih kepada WA group bahkan penyebarannya dapat lebih cepat WA grup karena kan WA group selama ini tidak terdeteksi lah ya," kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Rickynaldo Chairul.
(roy/dru) Next Article Serius! WhatsApp akan Buka Privat Chat Pengguna ke Polisi?
"Jadi, dalam konteks yang lebih luas kita lihat lebih baik. Tidak ada upaya represif dari negara, tidak. Negara memikirkan tentang keamanan nasional," kata Moeldoko seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (18/6/2019).
Moeldoko mengatakan Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah bersepakat untuk berani mengambil keputusan terbaik demi mencegah pihak atau kelompok tertentu yang berusaha mengacaukan kondisi keamanan nasional.
 Foto: Ilustrasi Whatsapp (AP Photo/Patrick Sison, File) |
"Bahwa salah satu media sosial atau Whatsapp dan seterusnya itu, apapun itu yang nyata-nyata akan mengganggu situasi keamanan nasional maka harus ada upaya untuk mengurangi tensi itu," kata Moeldoko.
Selain itu, Moeldoko turut menegaskan pelaksanaan 'patroli' siber tersebut tak akan melanggar hak privasi seseorang.
Ia menegaskan pemerintah memiliki tugas dan bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman keamanan nasional
"Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Jadi, kalau nanti tidak dilindungi karena abai, mengutamakan privasi, maka itu nanti presiden salah lho," kata Moeldoko.
Sebelumnya, kepolisian menyebut saat ini peredaran hoaks di sosial media perlahan-lahan telah menurun. Meski begitu, mereka beralih ke grup WhatsApp (WA) yang lebih tertutup.
"Beralih kepada WA group bahkan penyebarannya dapat lebih cepat WA grup karena kan WA group selama ini tidak terdeteksi lah ya," kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Rickynaldo Chairul.
(roy/dru) Next Article Serius! WhatsApp akan Buka Privat Chat Pengguna ke Polisi?
Most Popular