Perkembangan Teknologi
Eksklusif: Rudiantara Bicara Soal Nasib First Media & Bolt
Roy Franedya, CNBC Indonesia
21 November 2018 18:09
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan sudah bertemu dengan kementerian keuangan untuk membahas proposal perdamaian dan pembayaran biaya hak pakai penguna (BHP) frekuensi yang ditunggak PT Internux (Bolt) dan First Media.
Lalu seperti apa nasib Bolt?
Rudiantara menjelaskan kemenkominfo sedang mempelajari proposal yang dimasukkan manajemen Bolt dan First Media. Kemenkominfo akan memberikan kepastian soal izin frekuensi tersebut dalam waktu dekat.
"Kita juga tidak bisa asal-asalan untuk membuat keputusan ini karena harus mempertimbangkan konsumen, contohnya nasib konsumen yang masih memiliki Bolt dan First Media," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (21/11/2018).
"Proposal itu juga harus ditimbang secara keseluruhan. Mereka bilang mau mencicil, tetapi mencicil harusnya ada bunganya dan banyak pertimbangan lainnya."
Rudiantara menjelaskan penunggakan ini terjadi karena sejak awal teknologi yang diterapkan manajemen perusahaan tidak tepat dan manajemen juga harus membayar biaya frekuensi sesuai aturan.
Sebelumnya, Kemenkominfo berencana mencabut izin penggunaan spektrum pita frekuensi 2.3GHz dengan lebar pita 15MHz pada Zona 4 (Jabodetabek dan Banten). Bolt dan First Media menunggak BHP sejak 2016-2018 dengan total kewajiban Rp 500 miliar.
Namun manajemen Bolt sudah memasukkan proposal penyelesaian kepada Kemenkominfo pada 16 November 2018. Manajemen berjanji untuk melunasi kewajiban tunggakan BHP beserta denda paling lambat September 2018.
"Sehubungan dengan hal ini, PT Internux memutuskan untuk sementara tidak menerima pembelian baru dari pelanggan baik isi ulang (top up) maupun paket berlangganan, sampai perseroan mendapatkan arahan dan persetujuan dari Kemenkominfo," ujar Dicky Moechtar, Presiden Direktur PT Internux dalam keterangan resmi, Rabu (21/11/2018).
[Gambas:Video CNBC]
(roy/ray) Next Article Bangun Ekosistem Inovasi, Untuk Indonesia Maju
Lalu seperti apa nasib Bolt?
Rudiantara menjelaskan kemenkominfo sedang mempelajari proposal yang dimasukkan manajemen Bolt dan First Media. Kemenkominfo akan memberikan kepastian soal izin frekuensi tersebut dalam waktu dekat.
"Proposal itu juga harus ditimbang secara keseluruhan. Mereka bilang mau mencicil, tetapi mencicil harusnya ada bunganya dan banyak pertimbangan lainnya."
Sebelumnya, Kemenkominfo berencana mencabut izin penggunaan spektrum pita frekuensi 2.3GHz dengan lebar pita 15MHz pada Zona 4 (Jabodetabek dan Banten). Bolt dan First Media menunggak BHP sejak 2016-2018 dengan total kewajiban Rp 500 miliar.
Namun manajemen Bolt sudah memasukkan proposal penyelesaian kepada Kemenkominfo pada 16 November 2018. Manajemen berjanji untuk melunasi kewajiban tunggakan BHP beserta denda paling lambat September 2018.
"Sehubungan dengan hal ini, PT Internux memutuskan untuk sementara tidak menerima pembelian baru dari pelanggan baik isi ulang (top up) maupun paket berlangganan, sampai perseroan mendapatkan arahan dan persetujuan dari Kemenkominfo," ujar Dicky Moechtar, Presiden Direktur PT Internux dalam keterangan resmi, Rabu (21/11/2018).
[Gambas:Video CNBC]
(roy/ray) Next Article Bangun Ekosistem Inovasi, Untuk Indonesia Maju
Most Popular