Perkembangan Teknologi
Jokowi Akui Masih Banyak PR Kembangkan Ekonomi Digital
Prima Wirayani, CNBC Indonesia
11 October 2018 14:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam menyusun regulasi fintech dan ekonomi digital. Pemerintah juga harus sikapi gelombang inovasi dengan regulasi yang lembut dan keamanan untuk berinovasi.
"Inovasi mungkin gagal, tapi itulah eksperimen, tapi tanpa itu tidak ada inovasi. Oleh karena itu sangat kontradiktif bila bicara inovasi tapi menghukum kegagalan secara berlebihan.," ujar Jokowi dalam diskusi diskusi fintech di Annual Meetings IMF-World Bank di Bali, Kamis (11/10/2018).
Jokowi menambahkan meski banyak regulasi lama, tapi penetrasi internet sudah sangat besar selama 25 tahun terakhir. Kapasitas bandwith sudah meningkat pesat, sekarang istilahnya semua hal jadi viral.
"Apa arti ini semua? Artinya, regulasi yang terlalu mengekang di tingkat nasional akan memaksa konsumer menuju ranah internet yang tidak teregulasi, akhirnya kita mendorong mereka semakin jauh dari ruang regulasi kita," tambah Jokowi.
Jokowi menjelaskan sebagai regulator nasional, yang ingin kami dapatkan adalah kalau terlalu regulasi ketat di tingkat nasional, hal itu hanya mendorong kegiatan ekonomi menjauh dari ruang cyber. Kita nanti tidak hanya bisa tidak mengaturnya, tapi juga kehilangan potensinya.
"Di Indonesia kita harus akui bahwa kita masih punya banyak tugas untuk menyuarakan situasi ini dan kebutuhan pragmatis di dalam birokrasi. Tapi saya yakin, kita bisa menolong semua dengan standar platform dunia," jelas Jokowi.
(roy/gus) Next Article Jurus Sri Mulyani Kejar Ekonomi Digital Rp 1.862 T di 2025
"Inovasi mungkin gagal, tapi itulah eksperimen, tapi tanpa itu tidak ada inovasi. Oleh karena itu sangat kontradiktif bila bicara inovasi tapi menghukum kegagalan secara berlebihan.," ujar Jokowi dalam diskusi diskusi fintech di Annual Meetings IMF-World Bank di Bali, Kamis (11/10/2018).
Jokowi menjelaskan sebagai regulator nasional, yang ingin kami dapatkan adalah kalau terlalu regulasi ketat di tingkat nasional, hal itu hanya mendorong kegiatan ekonomi menjauh dari ruang cyber. Kita nanti tidak hanya bisa tidak mengaturnya, tapi juga kehilangan potensinya.
"Di Indonesia kita harus akui bahwa kita masih punya banyak tugas untuk menyuarakan situasi ini dan kebutuhan pragmatis di dalam birokrasi. Tapi saya yakin, kita bisa menolong semua dengan standar platform dunia," jelas Jokowi.
(roy/gus) Next Article Jurus Sri Mulyani Kejar Ekonomi Digital Rp 1.862 T di 2025
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular