
Internasional
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru demi Basmi Hoax di India
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
21 August 2018 17:54

New Delhi, CNBC Indonesia - India mengatakan WhatsApp, milik Facebook, pada hari Selasa (21/8/2018) telah berjanji akan mengembangkan fitur yang bisa menekan penyebaran pesan palsu. Hal itu dilakukan untuk membantu negara menindak orang-orang yang meresahkan publik karena meneruskan pesan palsu di media sosial.
CEO WhatsApp Chris Daniels memberi penjelasan itu kepada menteri teknologi informasi (TI) India saat mengadakan pertemuan di New Delhi.
Menteri TI Ravi Shankar Prasad telah meminta perusahaan untuk mencari cara melacak asal-usul pesan 'jahat', seperti pesan yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan di seluruh negeri tahun ini.
"Tidak diperlukan sains yang rumit untuk menelusuri asal pesan," kata Prasad setelah pertemuannya, dikutip dari Reuters. Ia menambahkan bahwa raksasa teknologi tersebut telah setuju membentuk lembaga pengaduan untuk menangani masalah di India.
Seorang juru bicara Facebook di India tidak bersedia memberikan komentar.
India adalah pasar terbesar WhatsApp dengan lebih dari 200 juta pengguna. India juga merupakan salah satu pasar di mana orang-orang paling banyak membagikan pesan, foto, dan video daripada negara lainnya, menurut perusahaan.
Ada juga kekhawatiran mengenai orang-orang yang mendukung partai politik kemungkinan menggunakan platform media sosial, seperti WhatsApp, untuk menyebarkan berita palsu menjelang pemilihan umum di India pada 2019.
Pada bulan Juli, WhatsApp mengatakan fitur meneruskan pesan akan dibatasi hanya pada lima pengguna sekali waktu, baik di antara perorangan atau grup, dan juga mengatakan akan menghapuskan fitur tombol pintas yang terletak di sebelah pesan media.
Prasad juga mengatakan WhatsApp bekerja dengan lembaga penegak hukum untuk membahas masalah dan rencana kampanye untuk mengedukasi konsumen tentang pesan palsu.
Isu Layanan Pembayaran
WhatsApp juga akan mematuhi arahan Reserve Bank of India (RBI) pada bulan April, yang mengatakan semua perusahaan pembayaran yang beroperasi di negara itu harus mulai menyimpan data secara lokal untuk memungkinkan "akses pengawasan yang tak terbatas", kata Prasad.
Bank sentral saat ini sedang mengerjakan pedoman yang terkait dengan arahan, yang telah menuai protes dari perusahaan seperti Mastercard, Visa dan American Express, yang khawatir hal itu akan menyebabkan kenaikan biaya untuk mendirikan pusat data di negara tersebut dan melemahkan analisis pola deteksi penipuan global.
Kurangnya kejelasan atas arahan RBI telah menunda peluncuran layanan transfer uang antar bank WhatsApp di India, yang telah diuji awal tahun ini, kata seorang sumber kepada Reuters.
(prm) Next Article Marak Berita Hoaks, WhatsApp Batasi Jumlah 'Forward' Pesan
CEO WhatsApp Chris Daniels memberi penjelasan itu kepada menteri teknologi informasi (TI) India saat mengadakan pertemuan di New Delhi.
Menteri TI Ravi Shankar Prasad telah meminta perusahaan untuk mencari cara melacak asal-usul pesan 'jahat', seperti pesan yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan di seluruh negeri tahun ini.
Seorang juru bicara Facebook di India tidak bersedia memberikan komentar.
India adalah pasar terbesar WhatsApp dengan lebih dari 200 juta pengguna. India juga merupakan salah satu pasar di mana orang-orang paling banyak membagikan pesan, foto, dan video daripada negara lainnya, menurut perusahaan.
Ada juga kekhawatiran mengenai orang-orang yang mendukung partai politik kemungkinan menggunakan platform media sosial, seperti WhatsApp, untuk menyebarkan berita palsu menjelang pemilihan umum di India pada 2019.
Pada bulan Juli, WhatsApp mengatakan fitur meneruskan pesan akan dibatasi hanya pada lima pengguna sekali waktu, baik di antara perorangan atau grup, dan juga mengatakan akan menghapuskan fitur tombol pintas yang terletak di sebelah pesan media.
Prasad juga mengatakan WhatsApp bekerja dengan lembaga penegak hukum untuk membahas masalah dan rencana kampanye untuk mengedukasi konsumen tentang pesan palsu.
Isu Layanan Pembayaran
WhatsApp juga akan mematuhi arahan Reserve Bank of India (RBI) pada bulan April, yang mengatakan semua perusahaan pembayaran yang beroperasi di negara itu harus mulai menyimpan data secara lokal untuk memungkinkan "akses pengawasan yang tak terbatas", kata Prasad.
Bank sentral saat ini sedang mengerjakan pedoman yang terkait dengan arahan, yang telah menuai protes dari perusahaan seperti Mastercard, Visa dan American Express, yang khawatir hal itu akan menyebabkan kenaikan biaya untuk mendirikan pusat data di negara tersebut dan melemahkan analisis pola deteksi penipuan global.
Kurangnya kejelasan atas arahan RBI telah menunda peluncuran layanan transfer uang antar bank WhatsApp di India, yang telah diuji awal tahun ini, kata seorang sumber kepada Reuters.
(prm) Next Article Marak Berita Hoaks, WhatsApp Batasi Jumlah 'Forward' Pesan
Most Popular