Wapres Mau Perluas Wewenang Komite Nasional Keuangan Syariah
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
17 January 2020 14:02
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengungkapkan rencana perluasan kewenangan yang diatur oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Menurut dia, lembaga itu akan diubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
"Indonesia sudah menganut dual economic system yaitu konvensional dan syariah. Oleh karena itu, masalah ekonomi juga sudah menganut dual economic system. Makanya (Indonesia) sudah punya satu lembaga namanya KNKS," ujar Ma'ruf saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa nasional di kediaman resmi Wapres RI di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
"Nah kita sedang ingin komite ini tidak hanya keuangan tapi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah ini ketuanya presiden, ketua harian wakil presiden. Dan kita ingin mengembangkan ekonomi syariah lebih besar," katanya.
Salah satu sasaran penting yang ingin dicapai adalah Indonesia menjadi pusat industri halal. Selama ini, menurut Ma'ruf, Indonesia hanya berstatus 'tukang stempel'.
"Ini halal apa tidak distempel oleh kita. Bahkan dari luar negeri pun 56 lembaga sertifikat dunia selalu minta endorsement dari kita, Indonesia," ujarnya.
"Kedua, kita ini konsumen terbesar, bukan produsen. Produsennya Brasil, Australia, dan lain-lain. Kita ingin ke depan ini Indonesia jadi produsen halal terbesar dunia karena potensi kita ada. Karena itu kita ingin manfaatkan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi ada halal industrial estate atau punya KEK halal sendiri. Itu saya kira," lanjut Ma'ruf.
Rais Aam PBNU itu juga mengungkapkan rencana pemerintah mengembangkan industri keuangan syariah. Salah satu capaian positif saat ini adalah Indonesia sudah menjadi penerbit sukuk terbesar di Indonesia. Sukuk itu tujuannya membantu APBN dalam pembuatan jalan, kantor, dan pendidikan, dan sebagainya. Itu sudah sekian ratus triliun dan akan kita kembangkan.
Pun dana sosial macam zakat dan wakaf. Realisasi zakat baru 3,5% atau Rp 8 triliun. Padahal potensi Rp 230 triliun lebih. Apabila realisasinya bisa naik hingga 50%, Ma'ruf meyakini kemiskinan bisa dihilangkan. Kemudian untuk wakaf, pemerintah sedang mengembangkan sukuk wakaf.
"Itu untuk membiayain negara tapi nanti uang hasilnya itu diberikan kepada lembaga wakaf untuk kepentingan masyarakat lagi. Jadi dana ini gak ke mana-mana. Jangan sampai sukuk itu orang asing yang beli keuntungannya untuk asing. Sukuk ritel, sukuk kecil-kecil yang Rp 500 ribu, masyarakat dapat imbal hasil dan digunakan untuk APBN. Ada sukuk hijau untuk lingkungan. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita kembangkan," katanya.
Keempat, lanjut dia, bisnis syariah berkaitan dengan usaha mikro kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi kecil yang kita semai dan tumbuhkan. Itu pun, kata Ma'ruf, akan terus dikembangkan.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob) Next Article Kiai Ma'ruf Dukung Sri Mulyani Jadi Bos Ahli Ekonomi Islam RI
"Indonesia sudah menganut dual economic system yaitu konvensional dan syariah. Oleh karena itu, masalah ekonomi juga sudah menganut dual economic system. Makanya (Indonesia) sudah punya satu lembaga namanya KNKS," ujar Ma'ruf saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa nasional di kediaman resmi Wapres RI di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
"Nah kita sedang ingin komite ini tidak hanya keuangan tapi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah ini ketuanya presiden, ketua harian wakil presiden. Dan kita ingin mengembangkan ekonomi syariah lebih besar," katanya.
"Ini halal apa tidak distempel oleh kita. Bahkan dari luar negeri pun 56 lembaga sertifikat dunia selalu minta endorsement dari kita, Indonesia," ujarnya.
"Kedua, kita ini konsumen terbesar, bukan produsen. Produsennya Brasil, Australia, dan lain-lain. Kita ingin ke depan ini Indonesia jadi produsen halal terbesar dunia karena potensi kita ada. Karena itu kita ingin manfaatkan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi ada halal industrial estate atau punya KEK halal sendiri. Itu saya kira," lanjut Ma'ruf.
Rais Aam PBNU itu juga mengungkapkan rencana pemerintah mengembangkan industri keuangan syariah. Salah satu capaian positif saat ini adalah Indonesia sudah menjadi penerbit sukuk terbesar di Indonesia. Sukuk itu tujuannya membantu APBN dalam pembuatan jalan, kantor, dan pendidikan, dan sebagainya. Itu sudah sekian ratus triliun dan akan kita kembangkan.
Pun dana sosial macam zakat dan wakaf. Realisasi zakat baru 3,5% atau Rp 8 triliun. Padahal potensi Rp 230 triliun lebih. Apabila realisasinya bisa naik hingga 50%, Ma'ruf meyakini kemiskinan bisa dihilangkan. Kemudian untuk wakaf, pemerintah sedang mengembangkan sukuk wakaf.
"Itu untuk membiayain negara tapi nanti uang hasilnya itu diberikan kepada lembaga wakaf untuk kepentingan masyarakat lagi. Jadi dana ini gak ke mana-mana. Jangan sampai sukuk itu orang asing yang beli keuntungannya untuk asing. Sukuk ritel, sukuk kecil-kecil yang Rp 500 ribu, masyarakat dapat imbal hasil dan digunakan untuk APBN. Ada sukuk hijau untuk lingkungan. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita kembangkan," katanya.
Keempat, lanjut dia, bisnis syariah berkaitan dengan usaha mikro kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi kecil yang kita semai dan tumbuhkan. Itu pun, kata Ma'ruf, akan terus dikembangkan.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob) Next Article Kiai Ma'ruf Dukung Sri Mulyani Jadi Bos Ahli Ekonomi Islam RI
Most Popular