Lagi dan Lagi, Pemerintah Janji Kembangkan Ekonomi Syariah
25 July 2018 10:39
Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah puluhan tahun melakukan pengembangan keuangan syariah, Pemerintah akhirnya sadar untuk melakukan pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh.
Pengembangan ekonomi syariah tersebut akan dimulai dengan menyusun peta jalan (roadmap) yang merupakan perluasan dari roadmap keuangan syariah. Komite Nasional Keuangan Syariah akan menjadi eksekutor rencana tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mengemukakan salah satu dasar argumen penyusunan roadmap ekonomi syariah adalah untuk merealisasikan potensi ekonomi syariah yang belum maksimal.
"Secara net, kita masih menjadi importir produk dan jasa halal. Selain itu, kami menganggap keuangan syariah tidak akan bisa lompat kalau sektor riilnya tidak dikelola. Makanya kami akan susun roadmap untuk ekonomi syariah," kata Bambang High Level Dialogue: Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia, Rabu (25/7/2018).
Berdasarkan data Pemerintah, pangsa pengeluaran muslim di dunia adalah 12% dari pengeluaran global 2016 yang diproyeksi meningkat dari US$ 2,1 triliun, menjadi US$ 3 triliun pada 2022.
Secara lebih spesifik, bisnis makanan halal secara global bernilai US$ 1,2 triliun pada 2016 atau 17% dari konsumsi makanan dunia. Adapun, market size industri mamin Indonesia senilai US$ 169,7 miliar pada 2016 dan diestimasi mencapai US$ 1 triliun pada 2030.
Adapun untuk pariwisata halal, RI menduduki peringkat keempat pasar konsumsi wisata halal global senilai US$ 9,7 miliar, kalah dari Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki. Padahal pengeluaran wisata halal dunia mencapai US$ 169 miliar atau 11,8% dari dunia.
Di acara yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan sampai saat ini data menunjukkan Indonesia masih menjadi konsumen ketimbang produsen.
Ia mencontohkan Indonesia menjadi pasar terbesar kelima untuk produk farmasi dan kosmetik halal, yang bernilai masing-masing US$ 5,7 miliar dan US$ 3,7 miliar, tetapi bukan eksportir yang masuk dalam lima besar dunia.
"Industri busana halal RI peringkat kelima dunia US$ 13,5 miliar, tapi dari sisi produsen tidak termasuk 5 besar eksportir busana muslim Indonesia," kata Darmin.
Dia mengatakan memang hingga kini pengelolaan ekonomi syariah belum dilakukan secara terpadu sehingga tidak mendapatkan hasil yang optimal.
"Jadi tidak cukup dengan mendorong industri halal, tapi harus ada sinergi antara produksi, logistik dan jaringan, bahkan mungkin ekonomi digital, dan global value chain. Tidak bisa melakukan lompatan besar jika tidak ada sinergi."
(dru)
Pengembangan ekonomi syariah tersebut akan dimulai dengan menyusun peta jalan (roadmap) yang merupakan perluasan dari roadmap keuangan syariah. Komite Nasional Keuangan Syariah akan menjadi eksekutor rencana tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mengemukakan salah satu dasar argumen penyusunan roadmap ekonomi syariah adalah untuk merealisasikan potensi ekonomi syariah yang belum maksimal.
"Secara net, kita masih menjadi importir produk dan jasa halal. Selain itu, kami menganggap keuangan syariah tidak akan bisa lompat kalau sektor riilnya tidak dikelola. Makanya kami akan susun roadmap untuk ekonomi syariah," kata Bambang High Level Dialogue: Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia, Rabu (25/7/2018).
Berdasarkan data Pemerintah, pangsa pengeluaran muslim di dunia adalah 12% dari pengeluaran global 2016 yang diproyeksi meningkat dari US$ 2,1 triliun, menjadi US$ 3 triliun pada 2022.
Secara lebih spesifik, bisnis makanan halal secara global bernilai US$ 1,2 triliun pada 2016 atau 17% dari konsumsi makanan dunia. Adapun, market size industri mamin Indonesia senilai US$ 169,7 miliar pada 2016 dan diestimasi mencapai US$ 1 triliun pada 2030.
Adapun untuk pariwisata halal, RI menduduki peringkat keempat pasar konsumsi wisata halal global senilai US$ 9,7 miliar, kalah dari Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki. Padahal pengeluaran wisata halal dunia mencapai US$ 169 miliar atau 11,8% dari dunia.
Di acara yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan sampai saat ini data menunjukkan Indonesia masih menjadi konsumen ketimbang produsen.
Ia mencontohkan Indonesia menjadi pasar terbesar kelima untuk produk farmasi dan kosmetik halal, yang bernilai masing-masing US$ 5,7 miliar dan US$ 3,7 miliar, tetapi bukan eksportir yang masuk dalam lima besar dunia.
"Industri busana halal RI peringkat kelima dunia US$ 13,5 miliar, tapi dari sisi produsen tidak termasuk 5 besar eksportir busana muslim Indonesia," kata Darmin.
Dia mengatakan memang hingga kini pengelolaan ekonomi syariah belum dilakukan secara terpadu sehingga tidak mendapatkan hasil yang optimal.
"Jadi tidak cukup dengan mendorong industri halal, tapi harus ada sinergi antara produksi, logistik dan jaringan, bahkan mungkin ekonomi digital, dan global value chain. Tidak bisa melakukan lompatan besar jika tidak ada sinergi."
(dru)
