Dari Ahok hingga Pramono, Siapa Paling Tinggi Naikkan UMP Jakarta?
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka tersebut naik 7,10% atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Keputusan tersebut diumumkan pada Jumat (20/11/2026) dan tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.
Kenaikan UMP Jakarta tahun depan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Jakarta naik 6,17%, sedangkan pada 2025 kenaikannya sebesar 6,50%.
Pramono mengatakan penetapan UMP 2027 telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan pemerintah, perwakilan pekerja, dan pengusaha.
"Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif," ujar Pramono dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Penetapan tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu atau alfa.
UMP Jakarta Naik Lebih dari Dua Kali Lipat Sejak 2015
Jika melihat perjalanan UMP Jakarta sejak 2015, nilai upah minimum di ibu kota terus mengalami kenaikan setiap tahun.
Pada 2015, UMP Jakarta masih sebesar Rp2,7 juta per bulan. Kini, untuk 2027, nilainya telah mencapai Rp6,14 juta.
Dengan demikian, secara nominal UMP Jakarta telah meningkat sekitar 127,3% sepanjang 2015-2027, atau bertambah Rp3,44 juta per bulan.
Meski terus mengalami kenaikan, persentase kenaikannya berbeda-beda setiap tahun, bergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan pengupahan yang berlaku.
Dalam periode tersebut, kenaikan UMP tertinggi secara persentase terjadi pada 2016, ketika Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama atau yang disapa Ahok.
Saat itu, UMP Jakarta naik 14,81%, dari Rp2,7 juta menjadi Rp3,1 juta per bulan.
Sementara itu, kenaikan UMP terendah terjadi pada 2021, yakni sebesar 3,27%, ketika Jakarta dipimpin Anies Baswedan. Kenaikan yang relatif kecil ini terjadi di tengah tekanan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.
Pada 2024, UMP Jakarta juga hanya naik 3,38% menjadi Rp5.067.381, ketika pemerintah provinsi dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.
Memasuki 2025, kenaikan kembali meningkat menjadi 6,50% di bawah penetapan Pj Gubernur Teguh Setyabudi.
Adapun kenaikan UMP 2027 menjadi yang tertinggi sejak 2020.
UMP Jakarta dalam beberapa tahun terakhir mulai kembali meningkat setelah sempat melambat pada masa pandemi dan 2024.
Persentase kenaikan pada 2027 juga melampaui dua tahun sebelumnya. Meski demikian, kenaikan 7,10% masih berada di bawah sejumlah kenaikan sebelum pandemi, yang sempat mencapai kisaran 8% hingga lebih dari 14%.
Dengan UMP yang kini telah menembus Rp6 juta per bulan, Jakarta mencatatkan rekor baru secara nominal. Namun, besarnya kenaikan upah tetap perlu dilihat bersama perkembangan inflasi dan biaya hidup untuk mengukur perubahan daya beli pekerja.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/luc)