Resmi! UMP Bali 2027 Naik 42,15% Jadi Rp 4,55 Juta, Ini Rinciannya
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Besaran upah minimum yang diputuskan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut melonjak 42,15% atau Rp1.351.828 dari UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3.207.459.
Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Aturan yang diteken pada Jumat (20/11/2026) itu akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Tidak hanya menetapkan UMP, Koster juga mengesahkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 khusus untuk sektor hotel berbintang. Besarannya mencapai Rp4.644.907 per bulan, atau lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP yang berlaku secara umum.
Dalam mengambil keputusan tersebut, Koster mempertimbangkan sejumlah hal, mulai dari regulasi yang berlaku hingga masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi Bali dan organisasi pekerja.
Salah satu dokumen yang menjadi dasar penetapan adalah Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.
Aspirasi pekerja turut menjadi bahan pertimbangan, termasuk yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali dalam pertemuan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.
Besaran UMP yang akhirnya disahkan mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan, yakni Rp4.559.287. Padahal, sebelum keputusan tersebut diambil, Koster sempat mengajukan angka Rp4,2 juta sebagai opsi kompromi antara tuntutan pekerja dan kemampuan dunia usaha.
Usulan itu disampaikan Koster ketika menerima 10 perwakilan buruh di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat pagi.
Saat itu, ia menjelaskan bahwa nominal Rp4,2 juta dihitung berdasarkan 75% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali yang diperkirakan mencapai Rp5,6 juta.
"Saya mengambil angka 75%. Hasilnya sekitar Rp4,2 juta. Kalau dibandingkan dengan UMP sebelumnya Rp3,2 juta, sudah naik sekitar Rp1 juta. Jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan menggunakan formula yang hanya sekitar Rp300 ribu," kata Koster, dikutip dari detikbali.
Menurut Koster, penyesuaian upah minimum tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan perusahaan, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah yang harus menanggung kenaikan biaya tenaga kerja.
Ia juga mempertimbangkan dampaknya terhadap belanja pemerintah daerah, terutama untuk pembayaran gaji tenaga kontrak serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski demikian, usulan UMP Rp4,2 juta tidak mendapat persetujuan dari perwakilan pekerja. Mereka tetap mendesak pemerintah provinsi menggunakan angka rekomendasi Dewan Pengupahan yang berada di kisaran Rp4,56 juta.
Bahkan, kelompok buruh turut mengajukan nominal Rp4,7 juta sebagai langkah bertahap menuju pemenuhan standar KHL di Bali.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]