Menaker Ungkap Rumus Hitung KHL di UMP 2027, Kasih Wanti-Wanti Begini
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, pemerintah memiliki metode khusus untuk menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum 2027. Pemerintah daerah pun diminta tidak sembarangan menentukan besaran kenaikan upah, terutama jika masih terdapat kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak pekerja.
Yassierli menjelaskan, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menentukan KHL. Pertama, melalui survei harga komoditas, dan yang kedua adalah pengolahan data konsumsi rumah tangga dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, untuk penetapan upah minimum 2027, pemerintah akan menggunakan metode pengolahan data konsumsi rumah tangga. Pasalnya, survei harga komoditas baru dapat dilakukan pada 2027 untuk menjadi dasar penetapan upah minimum 2028.
"Ada dua metode penentuan KHL. Metode pertama yang sudah lama dilakukan oleh kementerian, survei harga komoditas. Ada Permenaker Nomor 18/2020. Namun 2 tahun terakhir kita tidak lakukan survei harga komoditas, kita menggunakan pendekatan yang berbeda, karena waktu itu juga ada keterbatasan terkait dengan anggaran dan seterusnya," kata Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (16/11/2026).
"Tapi amanat undang-undang yang baru, kita akan kembali menggunakan survei harga komoditas, tapi baru bisa kita lakukan tahun depan ya, untuk penetapan upah minimum 2028," sambungnya.
Untuk menghitung estimasi KHL tersebut, pemerintah menggunakan metodologi dari International Labour Organization (ILO) dengan mengolah data konsumsi rumah tangga dari Susenas BPS.
Penghitungan dilakukan berdasarkan empat komponen konsumsi rumah tangga, yakni pengeluaran makanan, pengeluaran pokok lain-lain, pengeluaran kesehatan dan pendidikan, serta pengeluaran tempat tinggal. Pemerintah menggunakan rata-rata konsumsi rumah tangga pada kuintil 4 atau kelompok persentil 60 hingga 80.
"Bagaimana untuk menetapkan upah minimum tahun 2027? Kita akan menggunakan data sebagai pertimbangan ya, ini sebagai pertimbangan sama seperti tahun lalu. Kita memiliki sebuah dokumen yang kita susun untuk melakukan estimasi KHL, berdasarkan data konsumsi rumah tangga dengan menggunakan data dari survei Susenas dari BPS. Ada metodologi dari ILO, Organisasi Buruh Internasional, sudah dipakai di beberapa negara, kita juga jadikan ini sebagai metode untuk mengestimasi KHL," jelas dia.
Tidak hanya menghitung KHL pada tingkat provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi biaya hidup, perkembangan industri, maupun kondisi tenaga kerja.
Dalam penghitungan di tingkat kabupaten/kota, pemerintah menggunakan pendekatan klasterisasi dengan mempertimbangkan 11 variabel. Variabel tersebut mencakup biaya hidup, kondisi tenaga kerja, dan permintaan tenaga kerja.
Yassierli menjelaskan, keterbatasan jumlah sampel Susenas menjadi salah satu tantangan jika penghitungan dilakukan secara langsung pada setiap kabupaten/kota. Karena itu, tim pakar mengusulkan pengelompokan daerah berdasarkan kesamaan karakteristik.
"Sehingga tahun ini karena kita tidak memiliki survei harga komoditas, kita menggunakan metode yang sama, namun sesuai dengan janji kami, kita juga siapkan estimasi KHL pada level kota atau kabupaten dengan pendekatan klaster, agak ilmiah sedikit ya," kata Yassierli.
Dari hasil penghitungan tersebut, terdapat 10 provinsi yang disiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, 28 provinsi lainnya menggunakan nilai estimasi KHL pada tingkat provinsi.
Sepuluh provinsi tersebut meliputi Sumatra Utara dengan tiga klaster, Riau dua klaster, Jambi dua klaster, Sumatra Selatan dua klaster, Lampung dua klaster, Jawa Barat empat klaster, Jawa Tengah dua klaster, Jawa Timur empat klaster, Banten dua klaster, serta Sulawesi Tengah dua klaster.
"Sehingga 10 provinsi kami siapkan hasil perhitungan estimasi KHL untuk level kota atau kabupaten. Sedangkan 28 provinsi kami melihat data pada level provinsi cukup, sehingga tinggal Bapak dan Ibu di dewan pengupahan daerah yang akan nanti mereview bersama-sama," jelasnya.
Berdasarkan estimasi KHL provinsi 2026 yang dipaparkan Yassierli, sejumlah daerah mencatat kenaikan kebutuhan hidup layak cukup tinggi dibandingkan 2025.
Kenaikan tertinggi tercatat di Sulawesi Barat sebesar 13,01%. Nilai estimasi KHL provinsi tersebut meningkat dari Rp3.091.442 pada 2025 menjadi Rp3.493.784 pada 2026.
Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur mencatat kenaikan KHL sebesar 11%, dari Rp3.054.508 menjadi Rp3.390.618. Maluku naik 10,76% dari Rp4.168.498 menjadi Rp4.617.232.
Kemudian, Sulawesi Tengah naik 10,46% dari Rp3.546.013 menjadi Rp3.916.840, sedangkan Gorontalo meningkat 10,24% dari Rp3.398.395 menjadi Rp3.746.312.
Yassierli menegaskan, hasil estimasi KHL tersebut hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi dewan pengupahan daerah dan gubernur dalam menentukan kenaikan upah minimum. Pemerintah daerah tetap perlu mengkaji data tersebut sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Menurutnya, besaran upah minimum yang berlaku saat ini juga perlu dibandingkan dengan estimasi KHL. Apabila terdapat kesenjangan yang cukup besar, pemerintah daerah tidak bisa langsung menaikkan upah hingga puluhan persen, melainkan perlu menyiapkan peta jalan untuk mencapai kebutuhan hidup layak pekerja.
"Di sinilah nanti dewan pengupahan daerah atau gubernur akan melihat apakah KHL-nya jauh lebih besar dari UMK saat ini, misalnya. Maka tentu tidak bisa langsung lompat kenaikannya puluhan persen, harus ada sebuah peta jalan, roadmap pencapaiannya seperti apa," ungkap Yassierli.
Dia menambahkan, penentuan kenaikan upah minimum juga perlu mempertimbangkan kondisi industri di masing-masing daerah. Karena itu, dewan pengupahan daerah diminta mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Sehingga tetap kita mengimbau, kita meminta dewan pengupahan daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders, sehingga tadi harapan, kita ingin tentu bisa yang terbaik walaupun mungkin belum tentu bisa menyenangkan semua pihak," pungkasnya.
Tangkapan layar paparan Menaker Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dari YouTube resmi Kemendagri, Senin (16/11/2026). (Tangkapan layar paparan Menaker) Foto: Tangkapan layar paparan Menaker Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dari YouTube resmi Kemendagri, Senin (16/11/2026). (Tangkapan layar paparan Menaker) |
