Tiru Vietnam, Pengusaha Usul Upah Minimum Naik 2 Tahun Sekali
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha mendorong agar penetapan upah minimum tidak lagi dilakukan setiap tahun. Skema penyesuaian upah diusulkan berlangsung dua tahun sekali agar hubungan industrial lebih kondusif dan perdebatan mengenai kenaikan upah tidak terus berulang setiap akhir tahun.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan perubahan periode tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian yang lebih baik bagi dunia usaha maupun pekerja. Usulan ini pun masuk ke dalam 10 poin yang diusulkan Apindo dalam RUU Ketenagakerjaan.
"Iya biar lebih kondusif kalau 2 tahun sekali," kata Bob kepada CNBC Indonesia, Kamis (1/10/2026).
Usulan serupa juga melihat praktik yang berjalan di negara lain, terutama negara yang menjadi pesaing Indonesia dalam industri padat karya. Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Harijanto menyoroti pola penetapan upah di Vietnam sebagai salah satu pembanding.
"Upah minimum di Vietnam kenaikan selalu tiap dua tahun. Dan kenaikannya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau kita di sini, tiap tahun naik dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi," ujar Harijanto.
Tekanan terhadap biaya tenaga kerja menjadi persoalan penting bagi industri yang mengandalkan pasar ekspor. Kondisi tersebut membuat perusahaan harus mencari ruang efisiensi agar biaya produksi tetap terkendali.
"Contoh, misalkan tahun lalu kenaikan 6,5 persen, pertumbuhan ekonominya 5 persen. Karena tekanan dari demo dan tekanan dari serikat pekerja yang dimana mereka lebih takut. Sedangkan pengusaha tidak bisa demo," katanya.
Harijanto menilai kondisi tersebut pada akhirnya mendorong pelaku usaha mengambil langkah efisiensi internal. Bagi industri yang berorientasi ekspor, tekanan biaya produksi juga langsung berkaitan dengan kemampuan perusahaan bersaing di pasar global.
"Salah satu kelemahan pengusaha tidak bisa demo. Tapi kita otomatis akan bertahan dengan cara apa? Mempercepat otomatisasi, mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Karena di sepatu orientasinya itu ekspor semua," ujarnya.
Industri alas kaki sendiri memiliki ketergantungan besar terhadap pasar ekspor. Harijanto menyebut nilai ekspor industri tersebut mencapai sekitar US$8 miliar, dengan mayoritas produk berupa sepatu olahraga dan sneakers.
"8 miliar dolar ekspor, 99 persen itu adalah sepatu olahraga, sneakers. Sehingga labor cost kita saat ini sudah mencapai sekitar 25-30 persen. Jadi kalau terus naik seperti ini terus, sudah pasti akan collapse. Karena produktivitas itu hanya bisa naik setiap tahun itu hanya sekitar maksimum 2 persen. Lalu adjustment dari bayar, dari bayar asing itu paling maksimum sekitar 2-3 persen. Jadi daya tahannya pasti akan rentan sekali," pungkasnya.