Data ILO Buat Kaget: Upah Minimum RI Ternyata Setara Rp17,6 Juta/Bulan
Jakarta, CNBC Indonesia - Perbandingan upah minimum berbasis PPP (Purchasing Power Parity) menunjukkan bahwa kesenjangan daya beli pekerja antarnegara masih sangat lebar.
Swiss berada jauh di atas Indonesia, dengan daya beli upah minimum hampir empat kali lipat lebih tinggi.
Sementara itu, posisi Gambia menunjukkan betapa besar perbedaan standar upah global. Besaran upah tidak cukup karena daya beli di dalam negeri menjadi faktor penting untuk mengukur kesejahteraan pekerja secara lebih riil.
PPP atau paritas daya beli merupakan metode yang menyesuaikan nilai upah dengan perbedaan harga barang dan jasa di setiap negara.
Dengan demikian, perbandingan upah tidak hanya berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat (AS), tetapi juga mencerminkan seberapa besar daya beli upah tersebut di negara masing-masing.
Dengan demikian, perbandingan upah tidak hanya berdasarkan kurs dolar AS, tetapi juga mencerminkan seberapa besar daya beli upah tersebut di negara masing-masing. Angka dalam PPP bukan berarti pekerja menerima dolar AS sebesar angka tersebut, melainkan menunjukkan nilai daya beli yang setara.
PPP mencoba membandingkan bukan hanya berapa dolar yang diterima pekerja, tetapi berapa banyak barang dan jasa yang bisa dibeli dengan upah tersebut di negaranya.
Jadi, bukan hanya melihat nilai uang berdasarkan kurs, tetapi juga memperhitungkan perbedaan harga.
Angka dalam PPP bukan berarti pekerja menerima dolar AS sebesar angka tersebut, melainkan menunjukkan nilai daya beli yang setara.
PPP mencoba membandingkan bukan hanya berapa dolar yang diterima pekerja, tetapi berapa banyak barang dan jasa yang bisa dibeli dengan upah tersebut di negaranya.
Sederhananya, nilai uang berbeda di setiap negara karena harga barang dan kebutuhan hidup juga berbeda.
Misalnya, US$1.000 di negara dengan biaya hidup mahal belum tentu bisa membeli barang sebanyak US$500 di negara yang lebih murah. Karena itu, PPP digunakan untuk menyesuaikan perbedaan harga tersebut agar daya beli upah antarnegara bisa dibandingkan secara lebih adil.
Contohnya di Amerika Serikat, US$1 mungkin hanya bisa membeli 1 burger. Sementara di Indonesia, uang senilai US$1 bisa membeli 2 burger karena harga barang lebih murah.
Nilai uangnya sama-sama US$1 tetapi daya belinya berbeda. Perbedaan harga inilah yang diperhitungkan dalam konsep PPP.
Data International Labour Organization (ILO) menunjukkan jarak antara negara dengan upah minimum tertinggi dan terendah terlihat sangat lebar.
Eropa Mendominasi Papan Atas
Swiss menjadi negara dengan angka upah minimum tertinggi dalam dataset, mencapai US$3.804 per bulan. Namun, sistem upah minimum di negara tersebut berbeda dengan sebagian besar negara lain karena ditetapkan secara regional, bukan melalui satu angka nasional.
Jerman menyusul dengan US$2.928, kemudian Inggris US$2.902 dan Belanda US$2.876. Australia berada di posisi kelima dengan US$2.819.
Delapan dari 10 negara dengan angka tertinggi berasal dari Eropa. Dua negara lainnya adalah Australia dan Selandia Baru.
Indonesia di Posisi 34
Indonesia menempati peringkat ke-34 dari 130 negara dengan angka US$993 per bulan atau Rp 17,61 juta per bulan. Angka ini tentu saja berbeda dengan upah minimum. Upah Minimum Regional (UMR) tertinggi di Indonesia saat ini dipegang Jakarta yakni Rp5.729.876 per bulan.
Angka ini perlu dibaca secara hati-hati. US$993 bukan berarti pekerja Indonesia menerima gaji sebesar itu dalam dolar AS. Nilai tersebut merupakan hasil standardisasi berdasarkan daya beli, sehingga digunakan untuk membandingkan kemampuan upah minimum antarnegara dengan basis yang lebih seragam.
 Anggota Serikat Pekerja Logam Korea memegang plakat yang menuntut perundingan bersama secara langsung dengan kontraktor utama dalam sebuah unjuk rasa di luar kantor pusat Hyundai Motor Company, saat serikat pekerja perusahaan otomotif tersebut menggelar pemogokan kerja total pertamanya dalam satu dekade terakhir, di Seoul, Korea Selatan, pada 21 Agustus 2026. (REUTERS/Kim Soo-hyeon) Foto: Anggota Serikat Pekerja Logam Korea memegang plakat yang menuntut perundingan bersama secara langsung dengan kontraktor utama dalam sebuah unjuk rasa di luar kantor pusat Hyundai Motor Company, saat serikat pekerja perusahaan otomotif tersebut menggelar pemogokan kerja total pertamanya dalam satu dekade terakhir, di Seoul, Korea Selatan, pada 21 Agustus 2026. (REUTERS/Kim Soo-hyeon) |
Perbedaan sistem pengupahan juga membuat perbandingan tidak sepenuhnya apple-to-apple. ILO menggunakan tingkat upah yang berlaku untuk membuat data antarnegara dapat dibandingkan. Di Kanada, misalnya, angka yang digunakan merupakan median tingkat upah minimum provinsi.
Sementara itu, sejumlah negara seperti Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, Austria dan Italia tidak memiliki angka yang sebanding dalam dataset karena penetapan upah lebih banyak dilakukan melalui collective bargaining.
Dari US$196 hingga US$67
Di sisi lain, bagian terbawah daftar menunjukkan jurang yang jauh lebih lebar.
Niger berada di peringkat ke-121 dengan US$196 per bulan, disusul Bhutan US$180 dan Haiti US$167. Pada posisi paling bawah, Gambia hanya mencatat US$67.
Jarak antara Swiss dan Gambia mencapai sekitar 57 kali lipat dalam angka upah minimum yang telah disesuaikan PPP.
Namun, perbandingan tersebut tidak bisa diterjemahkan secara sederhana bahwa pekerja di Swiss "57 kali lebih kaya". PPP hanya membantu menggambarkan perbedaan daya beli upah, sementara pajak, tunjangan, harga perumahan dan kondisi pasar tenaga kerja tidak tercermin sepenuhnya dalam angka tersebut.
(mae/mae)